Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Muhammad Nurkholis
TRIBUNJATIM.COM, TUBAN - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban mendesak agar Bupati Tuban mengurungkan pengadaan mobil dinas senilai Rp1,2 miliar, Kamis (5/2/2026).
Desakan tersebut muncul dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tuban Miyadi, hal ini karena melihat situasi saat ini yang tengah dalam masa efisiensi anggaran.
Ia menilai alangkah bijaknya jika anggaran tersebut digunakan untuk memprioritaskan kebutuhan yang lebih mendesak, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah serta kebutuhan masyarakat.
Baca juga: Baznas Tuban Resmikan Kantor Baru Rp2,2 M, Bupati Lindra Salurkan Santunan untuk 2.000 Anak Yatim
“Melihat kondisi keuangan daerah saat ini, sejumlah rencana pengadaan sebaiknya ditunda terlebih dahulu,” ujarnya.
Lebih lanjut, politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menjelaskan bahwa pada tahun anggaran sebelumnya DPRD Kabupaten Tuban juga sempat berencana melakukan pengadaan mobil dinas jenis HiAce.
Namun, karena adanya kebijakan efisiensi anggaran, Fraksi PKB bersama fraksi lain di DPRD sepakat agar rencana tersebut dibatalkan.
“Sebelumnya DPRD juga sempat hendak melakukan pengadaan mobil dinas HiAce, namun karena melihat situasi maka dibatalkan,” imbuhnya.
Dalam situasi saat ini, Miyadi menilai kendaraan dinas yang ada masih layak digunakan untuk menunjang kegiatan. Oleh karena itu, pembelian mobil baru dinilai belum menjadi kebutuhan yang mendesak.
Sementara itu, diketahui Pemerintah Kabupaten Tuban menganggarkan mobil listrik seharga Rp1,2 miliar untuk kendaraan dinas Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky.
Baca juga: Sempat Jadi Sorotan KPK, 2.000 Lampu Jalan di Tuban Tuntas Terpasang
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Tuban, Arif Handoyo, menjelaskan bahwa saat ini pengadaan mobil listrik untuk bupati masih dalam proses.
“Untuk bupati masih proses,” ujarnya.
Lebih lanjut, Arif belum membeberkan secara pasti jenis mobil yang akan diperuntukkan bagi Bupati Tuban.
Namun, ia menjelaskan alasan pemilihan mobil listrik tersebut sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau perorangan instansi pemerintah pusat dan daerah.
“Mengapa dipilih kendaraan listrik, sebagaimana ada Inpres Nomor 7 Tahun 2022,” pungkasnya.
