BANGKAPOS.COM,BANGKA- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung, dr. Ria Agustine memastikan Rumah Sakit tidak akan menolak pasien kegawatdaruratan meskipun tidak terdaftar dalam BPJS Kesehatan, Jumat (6/3/2026).

Hal ini merujuk pada Surat Edaran Nomor HK.02.02/D/539/2026 pada 11 Februari 2026 yang melarang rumah sakit menolak pasien, terutama dengan status JKN/BPJS nonaktif sementara atau PBI (Penerima Bantuan Iuran) dalam kondisi darurat. 

"Jadi kalau misalnya ada peserta BPJS Kesehatan yang PBI ini ternyata urgen, kegawatdaruratan, emergency, sementara tiba-tiba keaktifannya hilang begitu maka dia harus tetap dilayani. Nanti rumah sakit akan berkomunikasi, dengan BPJS Kesehatan setempat," ujar dr. Ria Agustine. 

Pihaknya pun berharap komitmen seluruh rumah sakit ataupun pelayanan kesehatan, untuk dapat mematuhi aturan dan tidak menyulitkan pelayanan kepada pasien.

"Mudah-mudahan tidak ada kendala ya, karena SE itu sudah diketahui oleh para masing-masing Direktur Rumah Sakit se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan harus patuh," tegasnya.

Diketahui sebelumnya Pemerintah Provinsi Bangka Belitung telah melakukan, penyesuaian besaran kuota pembayaran iuran premi BPJS Kesehatan.

Dalam kebijakan tersebut, jumlah kuota pembayaran akan dikembalikan pada besaran awal tahun 2025 yakni sebanyak 90.917 jiwa. 

Data menunjukkan bahwa anggaran jaminan kesehatan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 48.111.928.800 miliar.

Angka tersebut mengalami penurunan, dibandingkan dengan anggaran perubahan tahun 2025 yang sempat mencapai Rp 59.447.031.200 miliar dengan total kuota 173.126 jiwa. 

"PBI itu memang kita ada penyesuaian, dengan alokasi anggaran yang ada. Namun prinsipnya, kabupaten/kota dan Provinsi semua mengupayakan, bahwa nanti tetap statusnya UHC Prioritas begitu. Ya, jadi daerah juga berupaya dengan anggaran yang ada di daerahnya, kita juga men-support di Provinsi," ungkapnya.(Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy).