TRIBUNJAKARTA.COM, SENEN - Aktivis kemanusiaan Wanda Hamidah menyerukan agar pemerintah Indonesia menarik diri dari forum Board of Peace (BOP).
Seruan tersebut disampaikan dalam diskusi bertajuk “Ganyang Penjajahan Gaya Baru: Tolak BOP!” yang berlangsung di kawasan Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026).
Dalam pernyataannya, Wanda menilai partisipasi Indonesia dalam forum tersebut tidak sejalan dengan amanat konstitusi.
Ia mengingatkan dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan Indonesia harus mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa dan menentang segala bentuk penjajahan.
Menurutnya, keterlibatan Indonesia dalam BOP justru bertolak belakang dengan prinsip tersebut.
Wanda juga mengkritik sikap Presiden Prabowo Subianto yang dinilai hadir dalam forum bersama pihak-pihak yang disebutnya sebagai pelaku kejahatan perang.
Ia menyebut tindakan tersebut sebagai langkah yang tidak pantas, terlebih beberapa pihak yang hadir di forum itu disebut telah mendapat sorotan dari International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional.
Selain itu, Wanda mempertanyakan status dan legitimasi Board of Peace. Ia menilai forum tersebut bukan lembaga resmi dalam sistem internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Menurutnya, forum tersebut berada di luar mekanisme internasional yang diakui dan tidak memiliki landasan hukum yang jelas.
Wanda juga menyinggung keterlibatan Donald Trump yang disebutnya sebagai pihak di balik pembentukan forum tersebut.
Ia bahkan menilai lembaga itu memiliki kepentingan tertentu terkait situasi di Palestina, khususnya di wilayah Baitul Maqdis.
Dalam kesempatan yang sama, Wanda turut menyoroti kabar mengenai bantuan dana sebesar Rp 17 triliun dari Indonesia untuk gabung BOP.
Ia mempertanyakan kebijakan tersebut, terutama di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan di dalam negeri, termasuk warga yang terdampak banjir bandang di Sumatera.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan dasar seperti tempat tinggal dan makanan.
Wanda menegaskan Indonesia sebenarnya memiliki pilihan dalam menentukan sikap politik luar negeri.
Ia mencontohkan kebijakan Presiden pertama Indonesia, Sukarno, yang pernah mengambil posisi tegas terhadap kekuatan-kekuatan yang dianggap sebagai bentuk penjajahan.
Sementara itu, Ketua Umum Generasi Muda Mathla'ul Anwar, Ahmad Nawawi, menyatakan dukungannya terhadap desakan agar Indonesia keluar dari BOP.
Ia menilai pemerintah perlu segera mengambil keputusan tegas terkait posisi Indonesia dalam forum tersebut.
Menurut Nawawi, desakan dari masyarakat penting agar pemerintah mempertimbangkan ulang keterlibatan Indonesia di forum tersebut.
Ia juga menilai situasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengevaluasi partisipasinya.
Nawawi menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya kontradiksi antara narasi perdamaian yang diusung forum tersebut dengan realitas konflik yang terjadi.
Sebagai bentuk aspirasi, sejumlah aktivis muda berencana menggelar aksi damai pada Sabtu (7/3/2026) dan Minggu (8/3/2026) sore bertajuk Weekend Melawan.
Aksi itu akan berlangsung di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, dan diperkirakan melibatkan ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat
Baca juga: Mahfud MD Ungkit BoP Banyak Mudarat, Jimly Minta Prabowo Segera Tangguhkan Keanggotaan Indonesia
Baca juga: Israel-AS Vs Iran, Rocky Gerung Ungkap Cara Unik Prabowo Manfaatkan BoP, Guntur Romli: Board of War
Baca juga: Eks Tim Mawar Ungkap Strategi Prabowo Dukung Kemerdekaan Palestina Lewat BoP
