TRIBUNNEWS.COM - Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda memberikan pandangannya dari sisi ekonomi terkait inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi mediator konflik Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.
Nailul menyebut, jika Prabowo menjadi mediator dari konflik tersebut, tak ada dampak signifikan dari sisi ekonomi.
Pasalnya, Indonesia tak mempunyai hubungan perdagangan yang besar dengan Iran.
Indonesia juga tidak memiliki hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel.
"Enggak ada sih. Ini kalau dari sisi ekonomi, memang perdagangan kita dengan Iran itu juga tidak terlalu besar. Kita juga tidak mempunyai hubungan diplomatik maupun ekonomi dengan Israel," ujarnya dalam program On Focus yang tayang di YouTube Tribunnews, Jumat (6/3/2026).
Meskipun Indonesia mempunyai hubungan diplomatik dengan AS, menurut Nailul, hal itu tidak akan cukup untuk memberikan dampak ekonomi.
"Kita memang mempunyai hubungan diplomatik dengan US, tapi juga tidak cukup gitu kan. Karena apa? Karena US pun pasti akan bilang bahwa ya ini negara berkembang, negara yang masih kecil, tidak ada kepentingan yang bisa saya masuki gitu. Nah, tentu hal itu pasti akan jadi rujukan bagi negara yang berkonflik," tuturnya.
Oleh karena itu, Nailul menyebut secara ekonomi tak rasional jika Prabowo ingin menjadi mediator AS-Israel vs Iran.
"Tapi secara ekonomi tetap ini tidak tidak rasional ketika Prabowo itu menyatakan ingin menjadi mediator," ucapnya.
Akan tetapi, jika dilihat dari sisi politik global, bisa jadi posisi Prabowo sebagai mediator akan memberikan dampak.
"Tapi kalau secara mungkin kalau dilihat secara politik global ataupun politik keagamaan itu mungkin bisa jadi karena Indonesia merupakan negara muslim terbesar."
"Tapi kalau dari sisi ekonomi tampaknya saya rasa sih tidak rasional kalau kita melihat Indonesia ingin jadi penengah di situ," papar Nailul.
Baca juga: Pengamat Timteng: Prabowo Harusnya Kutuk Serangan AS ke Iran, Keluar dari BoP, Bukan Jadi Mediator
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) melalui pernyataan resmi di akun media sosial X siap untuk terjun langsung memfasilitasi dialog demi meredam ketegangan di kawasan Timur Tengah.
"Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi," tegas pernyataan tersebut.
Sebagai informasi, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Sabtu (28/2/2026).
Serangan tersebut telah menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Menghadapi serangan tersebut Iran melakukan balasan dengan meluncurkan rudal ke sejumlah Pangkalan Militer AS yang ada di kawasan Timur Tengah.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan, inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi mediator konflik AS-Israel dengan Iran didukung oleh negara Timur Tengah.
Hal itu disampaikannya usai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan para ulama, kiai, habaib, pimpinan pondok pesantren, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
"Tadi disampaikan, prinsipnya Bapak Presiden menginginkan adanya pertemuan dengan dengan Iran untuk menjadi mediasi dan Iran membuka diri dan kemudian langkah-langkah yang diambil Pak Presiden itu mendapat support dari beberapa negara Timur Tengah dan negara Islam lain, termasuk dari Pakistan, termasuk juga dari UEA (Uni Emirat Arab)," ucapnya.
Nusron mengatakan, penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut menjadi ranah dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono.
Namun, yang jelas upaya Prabowo untuk menjadi mediator memperoleh dukungan dari para pemimpin negara di Timur Tengah.
"Intinya Pak Presiden bersama tujuh pemimpin negara yang tergabung dalam Kelompok 8 itu menginginkan adanya perdamaian. Jangan sampai perang berlarut-larut, terutama di Iran maupun di kawasan Teluk dan sebagainya," tegasnya.
(Tribunnews.com/Deni)
