TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar menjaga inflasi tetap terkendali di bawah 2,5 persen.
Hal itu disampaikan Suhardi Duka usai mengikuti rapat high level meeting pengendalian inflasi di Mamuju, Selasa (10/3/2026).
Ia menyebut inflasi Sulbar secara bulanan pada Februari 2026 tergolong baik karena masuk kategori terendah. Namun secara tahunan, posisi inflasi Sulbar masih berada di tingkat menengah dibanding daerah lain.
Baca juga: Gubernur Suhardi Duka Pimpin High Level Meeting TPID, Bahas Strategi Jaga Stabilitas Harga Pangan
Baca juga: Gubernur Sulbar Minta THR dan BHR Pekerja serta Driver Online Segera Dibayarkan
“Untuk bulan Februari kita masuk kategori terendah, itu bagus. Tapi kalau secara tahunan kita masih cukup tinggi, berada di posisi tengah,” ujar Suhardi Duka.
Suhardi Duka menjelaskan beberapa komoditas menjadi pemicu inflasi di Sulbar, di antaranya harga emas dan tarif listrik.
Menurutnya, kedua komoditas tersebut berada di luar kewenangan pemerintah daerah karena ditentukan oleh kebijakan nasional dan pergerakan pasar global.
“Emas dan tarif listrik itu bukan dalam kendali saya. Harga listrik ditentukan presiden, sementara harga emas mengikuti pasar global,” katanya.
Selain itu, komoditas ikan juga menjadi salah satu penyumbang inflasi, khususnya ikan cakalang dan ikan layang.
Untuk mengatasi hal tersebut, Suhardi Duka menginstruksikan lima pemerintah kabupaten di Sulbar menyiapkan pengadaan kapal tangkap nelayan pada 2027 guna meningkatkan produksi.
“Saya instruksikan supaya masing-masing kabupaten menyiapkan pengadaan kapal tangkap nelayan tahun 2027 agar pasokan bisa mencukupi,” jelasnya.
Sementara itu, harga dan produksi bawang disebut relatif stabil.
Di sisi lain, Pemprov Sulbar akan memperketat pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok di seluruh jalur distribusi, terutama menjelang Idulfitri.
“Kita pastikan distribusi dipantau semua. Kalau ada distribusi yang putus, saya beri waktu enam jam untuk diselesaikan. Kalau lewat enam jam, TPP-nya saya potong,” tegas Suhardi Duka.
Selain itu, Pemprov Sulbar juga mengusulkan penambahan kuota dan kapasitas bahan bakar minyak (BBM). Pasokan yang ada dinilai belum mencukupi kebutuhan masyarakat.
“Kita minta Sulawesi Barat ditambah kapasitas dan jumlah BBM-nya karena dari jatah yang diberikan masih belum cukup dengan pemakaian yang ada,” pungkasnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemprov Sulbar optimistis inflasi di daerah ini tetap terkendali.
“Target kita inflasi tetap terkendali di bawah 2,5 persen,” tuturnya. (*)
