TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, DI Yogyakarta, dilarang menggunakan mobil dinas untuk mudik selama momen libur Lebaran Idulfitri 2026 nanti.

"Tentang pemanfaatan mobil dinas, jelas dilarang ASN, pejabat, sampai staf menggunakan mobil dinas milik negara untuk mudik," kata Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, Selasa (10/3/2026).

Dikatakannya, aturan larangan menggunakan mobil dinas untuk mudik jelas sudah ada dan sudah diterapkan sejak tahun-tahun sebelumnya.  

Bupati keluarkan surat edaran

Sebagai langkah mempertegas aturan, Bupati juga sudah mengeluarkan surat edaran terkait kebijakan larangan penggunaan mobil dinas untuk mudik.

Artinya, kendaraan dinas atau mobil yang melekat pada ASN baik pejabat dan staf tersebut harap dikandangkan apabila yang bersangkutan ingin mudik.

"Jadi jelas. ASN kalau mudik pakai mobil sendiri atau rental mobil. Mobil dinasnya, disimpan tidak boleh keluar dari Bantul untuk aktivitas mudik," papar dia.

Lain halnya apabila ASN yang ingin menggunakan mobil dinas untuk aktivitas operasional tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) ASN. 

"Kalau mudik mudik kan itu bukan Tupoksi," ujarnya.

Yang nakal pasti ketahuan

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Bantul, Hermawan Setiaji, berujar, mobil dinas yang ditinggalkan ASN mudik tidak boleh keluar rumah dan keluar kantor.

"(Kalau yang nakal ganti pelat dinas menjadi pelat hitam) ya pasti itu bisa ketahuan. Prinsipnya, mobil dinas jangan sampai keluar Bantul lah saat momen mudik ini," katanya.

Kendati begitu, mobil dinas ASN tidak semuanya dikandangkan di Pemkab Bantul karena ada beberapa ASN yang masih bertugas saat momen mudik Lebaran Idulfitri 2026.

"Katakanlah seperti Kepala Dinas Pariwisata. Kalau mobilnya diparkirkan di kantor, dia tidak bisa bekerja maksimal. Padahal, momen mudik ini, dia harus bekerja pelayanan untuk cek sana sini," tutupnya.(nei)