TRIBUNTRENDS.COM - Belum genap satu tahun sejak dipercaya menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kinerja fiskal Purbaya Yudhi Sadewa mulai menjadi sorotan tajam dari kalangan ekonom.
Pada awal pengangkatannya, Purbaya hadir dengan berbagai janji optimistis mengenai arah kebijakan fiskal dan penguatan fondasi ekonomi nasional.
Ia diharapkan mampu membawa stabilitas baru bagi pengelolaan keuangan negara di tengah dinamika global yang semakin tidak menentu.
Namun, perjalanan enam bulan pertama masa jabatannya justru memunculkan beragam evaluasi kritis. Sejumlah kebijakan ekonomi yang telah diambil dinilai belum mampu menunjukkan dampak signifikan terhadap sejumlah indikator utama perekonomian.
Bahkan, berbagai perkembangan terbaru mulai memunculkan kekhawatiran baru mengenai kondisi fiskal negara dan stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan.
Kekhawatiran tersebut semakin terasa ketika ketidakpastian global terus meningkat, sementara tekanan terhadap ekonomi domestik mulai terlihat dalam sejumlah indikator makro.
Baca juga: Golkar Minta Menkeu Purbaya Stop Pikirkan MBG: Fokus Mitigasi Dampak Perang Iran-Amerika
Ekonom Ferry Latuhihin termasuk salah satu pihak yang secara terbuka menilai bahwa kinerja ekonomi saat ini belum mencerminkan berbagai janji yang pernah disampaikan Purbaya ketika pertama kali dipercaya memimpin kementerian keuangan.
“Kinerja ekonomi kita tidak sesuai dengan janji-janji Purbaya ketika dia diangkat menjadi Menkeu,” ujarnya, Selasa (10/3/2026).
Dalam penilaiannya, Latuhihin juga menyoroti keputusan dua lembaga pemeringkat internasional, yaitu Moody's dan Fitch Ratings, yang menurunkan outlook ekonomi Indonesia.
Menurutnya, langkah tersebut bukan sekadar keputusan administratif lembaga pemeringkat, melainkan sebuah sinyal serius yang mencerminkan meningkatnya tekanan terhadap perekonomian nasional. Penurunan outlook sering kali menjadi indikator bahwa risiko ekonomi mulai meningkat dan perlu diwaspadai oleh pemerintah maupun pelaku pasar.
Di sisi lain, tekanan fiskal juga mulai terlihat dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada awal tahun.
Defisit anggaran pada Januari tercatat sekitar Rp54,6 triliun. Angka tersebut kemudian melonjak cukup tajam menjadi sekitar Rp135,7 triliun pada Februari.
Bagi Latuhihin, lonjakan yang terjadi dalam waktu relatif singkat ini menjadi indikasi bahwa tekanan fiskal muncul lebih cepat dari perkiraan sebelumnya.
Selain perkembangan fiskal, Latuhihin juga menyinggung kondisi pasar saham yang dinilai bergerak berlawanan dengan optimisme pemerintah sebelumnya.
Sebelumnya, Purbaya sempat menyampaikan proyeksi optimistis bahwa IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan berpotensi menembus level 10.000.
Pernyataan tersebut sempat menjadi perhatian pelaku pasar karena mencerminkan keyakinan pemerintah terhadap kekuatan ekonomi domestik.
Namun realitas yang terjadi di pasar menunjukkan arah yang berbeda.
“Terbukti IHSG terjun bebas dari all time high ke 8.200 setelah Moody’s menurunkan outlook ekonomi kita,” kata Latuhihin.
Baca juga: Cara Purbaya Redam Kepanikan Akibat Perang AS-Iran, Minyak Dunia Tembus 100 Dollar Tak Jadi Masalah?
Pergerakan pasar yang melemah tersebut berlanjut hingga beberapa waktu kemudian. Pada 10 Maret 2026, IHSG tercatat berada di kisaran 7.400.
Latuhihin bahkan memperingatkan bahwa indeks tersebut masih berpotensi turun lebih dalam hingga menyentuh level 6.000 apabila tekanan global semakin meningkat.
Risiko tersebut bisa muncul terutama jika harga minyak dunia melonjak hingga mendekati US$100 per barel, yang berpotensi terjadi akibat eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Di luar persoalan indikator pasar dan outlook ekonomi, Latuhihin juga mengkritik sejumlah kebijakan fiskal pemerintah yang menurutnya tidak sepenuhnya selaras dengan kondisi sektor keuangan.
Ia mencontohkan kebijakan penarikan saldo anggaran lebih (SAL) dari Bank Indonesia sebesar Rp275 triliun pada tahun lalu. Dana tersebut kemudian ditempatkan di bank-bank yang tergabung dalam kelompok Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Namun sebagian dana itu kembali ditarik sekitar Rp125 triliun pada akhir tahun.
Sementara itu, pemerintah juga memiliki rencana untuk menempatkan likuiditas sebesar Rp100 triliun ke dalam sistem perbankan pada tahun ini.
Kebijakan tersebut muncul di tengah kondisi sektor perbankan yang sebenarnya sedang mengalami kelebihan likuiditas.
Data menunjukkan bahwa nilai undisbursed loan atau kredit yang belum tersalurkan di sektor perbankan mencapai sekitar Rp2.735 triliun.
Menurut Latuhihin, kondisi tersebut mencerminkan adanya ketidaksinkronan antara arah kebijakan fiskal pemerintah dengan realitas likuiditas di sektor keuangan.
“Semua fakta menunjukkan bahwa sesungguhnya Purbaya tidak paham bagaimana ekonomi bekerja,” katanya.
Baca juga: Curhat Menkeu Purbaya di Tengah Fluktuasi Harga Minyak: Capek Gue Ubah Anggaran Terus
Di tengah meningkatnya risiko global, khususnya kemungkinan kenaikan harga minyak dunia, Latuhihin menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah korektif untuk menjaga ruang fiskal negara tetap aman.
Salah satu langkah yang ia usulkan adalah menghentikan pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, penghentian sementara program tersebut dapat membuka ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah untuk mempertahankan subsidi bahan bakar minyak (BBM) apabila harga minyak dunia terus meningkat.
Selain itu, ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengambil langkah menambah utang baru demi mempertahankan program tersebut.
“Kalau ngutang lagi untuk mempertahankan MBG, dolar bisa langsung terbang ke Rp20.000,” ujarnya.
***
(TribunTrends/Kontan)
