TRIBUNMATARAMAN.COM, KEDIRI - Persoalan kesejahteraan guru kembali menjadi catatan dalam sebuah kegiatan forum sosialisasi yang digelar di Gedung DPD Partai Golkar Kabupaten Kediri, Senin (30/3/2026) sore.
Dalam forum tersebut, ratusan guru dari jenjang PAUD, RA, hingga TK menyampaikan berbagai keluhan, mulai dari rendahnya honor hingga keterbatasan fasilitas pendidikan.
Anggota DPRD Jatim Dapil VIII M. Hadi Setiawan menegaskan bahwa peran guru sangat vital dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa.
Menurutnya, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh bagaimana guru menjalankan perannya dalam mendidik siswa.
"Kita ini pendidikan yang utamakan dari bagaimana guru menjaga murid. Karena pintar atau beruntungnya anak itu tergantung dari bagaimana guru menerapkan jiwa pengajarnya," katanya di depan para guru.
Hadi juga menyoroti bahwa media memiliki peran penting sebagai kontrol sosial, termasuk dalam mengawal isu-isu pendidikan agar mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.
Baca juga: Angin Kencang Terjang Utara Brantas Jombang, Rumah Warga dan RSUD Ploso Rusak
Dalam kegiatan tersebut, para guru menyampaikan kondisi riil di lapangan, termasuk masih adanya tenaga honorer yang menerima penghasilan sangat minim.
Bahkan, ada guru yang hanya mendapatkan honor sekitar Rp 150 ribu per bulan.
Kondisi tersebut dinilai sangat memprihatinkan, mengingat guru merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter anak-anak sejak usia dini.
Hadi menegaskan bahwa persoalan ini harus segera mendapat perhatian serius dari pemerintah.
"Kita melihat hari ini masih ada pendapatan guru honorer sekitar 150 ribu. Ini sangat memprihatinkan, padahal mereka adalah fondasi untuk membentuk karakter anak bangsa," tegas pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kediri ini.
Sebagai tindak lanjut, pihaknya berkomitmen untuk membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi.
Hadi menyebut akan mengkomunikasikan hal tersebut dengan Komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat.
Selain itu, pihaknya juga akan mendorong percepatan sertifikasi guru sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan.
Menurutnya, sertifikasi yang belum tuntas menjadi salah satu kendala utama dalam peningkatan pendapatan guru.
Tak hanya itu, dukungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi perhatian.
Hadi menyampaikan pihaknya akan berupaya menjalin sinergi dengan pemerintah pusat melalui DPR RI guna membantu pemenuhan fasilitas pendidikan yang masih terbatas.
Sementara itu, permasalahan juga dirasakan oleh lembaga pendidikan nonformal seperti PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).
Salah satu guru di PKBM Krisna di Kecamatan Pare Sumiatin Hasanah mengungkapkan berbagai tantangan dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus.
Hasanah menyebut, lembaganya saat ini menangani 12 siswa dengan jumlah tenaga pengajar lima orang.
Proses pembelajaran pun membutuhkan kesabaran ekstra karena setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda.
"Anak berkebutuhan khusus itu tidak sama. Mengajarkan hal sederhana bisa butuh waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan," ungkapnya sambil menyebut anak yang diajar mulai dari usia 7 tahun.
Baca juga: Pemkot Kediri Perkuat Arah Pembangunan, Pendidikan dan Kesehatan Jadi Kunci
Namun, keterbatasan fasilitas menjadi kendala utama. Hingga saat ini, lembaganya belum memiliki alat terapi yang memadai dan masih menggunakan peralatan sederhana buatan sendiri.
Selain itu, kesejahteraan guru di lembaga tersebut juga belum terpenuhi secara layak. Pendapatan guru bergantung pada kemampuan orang tua siswa, bahkan ada yang tidak mampu membayar penuh biaya pendidikan.
Hasanah berharap adanya perhatian dari pemerintah maupun pihak terkait agar fasilitas terapi dan alat pembelajaran dapat terpenuhi.
Dengan begitu, anak-anak berkebutuhan khusus bisa mendapatkan layanan pendidikan yang lebih optimal.
"Melalui forum ini diharapkan berbagai keluhan yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi dan segera ditindaklanjuti," tandas Hasanah.
(Isya Anshori/TribunMataraman.com)
Editor : Sri Wahyunik
