SURYAMALANG.COM, - Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan sejumlah langkah darurat guna merespons ancaman krisis energi global yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah.
Di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat penutupan Selat Hormuz oleh Iran, pengamat ekonomi menekankan agar kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) hanya ditempuh sebagai opsi paling akhir.
Langkah efisiensi, seperti penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penguatan transportasi publik, kini menjadi prioritas utama untuk menekan konsumsi domestik.
Baca juga: Rumah di Kepanjen Malang Diduga Sengaja Dibakar, Pemilik dan Istri Sempat Cekcok Sebelum Kebakaran
Upaya ini dilakukan agar daya beli masyarakat tetap terjaga, mengingat sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara sudah mulai menyesuaikan harga BBM mereka hingga 10 persen.
Pengamat Ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menuturkan, pemerintah RI bisa melakukan beragam upaya salah satunya mendorong penggunaan transportasi umum.
"Pemerintah juga bisa mendorong penghematan energi tanpa harus menaikkan harga, misalnya lewat pembatasan konsumsi BBM tertentu, dorongan transportasi publik, atau kebijakan kerja fleksibel," kata Yusuf, Jumat (27/3/2026) kepada Tribunnews (grup suryamalang).
Baca juga: Penerimaan Siswa Baru SD-SMP Kota Malang 2026 Pakai Sistem Zonasi, Jarak 250 Meter Jadi Prioritas
Kata Yusuf, meski hal tersebut tidak terlalu berdampak pada pasokan energi RI, tetapi setidaknya bisa menahan permintaan penggunaan BBM oleh publik.
"Ini memang tidak besar dampaknya, tapi penting sebagai sinyal bahwa pemerintah mulai mengelola sisi permintaan," ujarnya,
Tidak hanya itu, Yusuf juga mendorong terjadinya efisiensi energi oleh sektor swasta dan dunia usaha di Indonesia.
Kata Yusuf, beragam upaya yang bisa menyedot penggunaan energi hingga BBM dalam jumlah besar seperti perjalanan dinas bisa dibatasi.
"Di sektor industri dan swasta, pendekatannya bisa lewat efisiensi energi dan pengurangan aktivitas yang tidak esensial seperti perjalanan dinas. Jadi responsnya tidak hanya dari pemerintah, tapi juga melibatkan dunia usaha," kata Yusuf.
Pengambilan kebijakan dengan menaikkan harga BBM hingga LPG baru bisa ditempuh apabila kondisi kenaikan harga minyak mentah terus tak terbendung.
Itu pun kata Yusuf, harus diimbangi dengan adanya stimulus bantuan sosial lainnya kepada masyarakat agar daya beli tetap terjaga.
Baca juga: Tragedi Satu Keluarga Asal Pasuruan di Pantura: Ayah dan Anak Tewas, Ibu Kritis, Dua Balita Selamat
"Kalau tekanan harga minyak makin tinggi dan berlangsung lama, barulah opsi penyesuaian harga BBM menjadi lebih relevan" ungkapnya.
"Tapi pun kalau itu dilakukan, idealnya bertahap dan disertai dengan perlindungan sosial yang kuat agar dampaknya ke masyarakat bawah bisa diredam," ucap Yusuf.
"Intinya, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan daya beli masyarakat, karena kalau salah satu terlalu dikorbankan, dampaknya ke ekonomi bisa lebih luas," tandasnya.
Konflik di Timur Tengah yang menyebabkan Iran menutup jalur distribusi minyak mentah dunia, Selat Hormuz, berpotensi menyebabkan krisis energi global.
Beberapa negara tetangga seperti halnya Singapura, Vietnam, Kamboja hingga Filipina sudah merespons dengan menaikkan harga BBM.
Baca juga: Tak Sengaja Gores Mobil Kiai, Bocah di Probolinggo Dibanting Guru Ngaji, Kini Jadi Tersangka
Untuk Kamboja, sudah menyesuaikan harga BBM sebesar 10 persen ke angka USD1,05 per liternya.
Sementara itu, seperti Vietnam, Laos, dan Filipina yang merupakan negara berbasis industri telah menunjukkan tren kenaikan harga yang signifikan di kisaran 6 persen hingga 8 persen.
Lonjakan di negara-negara ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harian pada Mean of Plot Singapore atau MOPS yang merupakan harga rata-rata produk minyak olahan di pasar-pasar Singapura yang menjadi acuan retail di Asia.
Untuk mengurangi konsumsi energi seperti BBM, Pemerintah Indonesia belum membuat keputusan kenaikan harga BBM tersebut.
Pemerintah RI dilaporkan hanya tengah menyiapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang rencananya diberlakukan satu hari dalam sepekan, dengan opsi diperluas ke sektor swasta.
Kebijakan WFH disebut-sebut mampu menghemat konsumsi BBM hingga 20 persen, meski efektivitasnya masih menjadi perdebatan.
(Tribunnews.com)
