TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU- Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daera Malinau tahun anggaran 2025 resmi memasuki tahapan audit untuk memastikan setiap rupiah dana publik dikelola secara transparan dan akuntabel.

Pemeriksaan ini bertujuan memverifikasi  realisasi belanja daerah yang telah dilaksanakan sepanjang tahun lalu sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan oleh BPK Kaltara.

Dokumen pertanggungjawaban tersebut juga menjadi dasar penilaian atas efektivitas berbagai program pembangunan dalam memberikan dampak langsung bagi masyarakat di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.

Kepala BPK Kaltara Dwi Sabardiana menyebutkan laporan keuangan merupakan wujud akuntabilitas yang harus disampaikan secara terbuka kepada publik.

Baca juga: Bupati Tana Tidung Terima Kunjungan BPK Kaltara, Bahas Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

"Pertanggungjawaban atau penjelasan atas penggunaan uangnya yang dikelola kalau itu ada yang menjelaskan namanya menjelaskan harus jelas terbuka," ungkap Dwi Sabardiana Rabu (1/4/2026).

Pihak auditor juga memberikan perhatian pada penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah serta efisiensi anggaran pada pos belanja yang kurang produktif.

Langkah antisipasi ini dinilai penting mengingat adanya tekanan ekonomi global dan situasi geopolitik internasional yang mulai memengaruhi stabilitas keuangan di tingkat nasional hingga ke daerah.

BPK Kaltara mengharapkan proses audit lapangan dapat berjalan lancar melalui dukungan data yang akurat serta koordinasi intensif dengan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah.

"Kami juga berupaya memenuhi kekutuhan konstitusi setelah itu juga memfasilitasi memenuhi aspirasi dari daerah," katanya.

Hasil pemeriksaan ini nantinya akan menjadi rujukan utama bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.

(*)

Penulis : Mohammad Supri