TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Akademisi Ilmu Pemerintahan Jambi menanggapi rencana Work Form Home (WFH) yang bakal diberlakukan disetiap hari Jumat mendatang.

Menurutnya, hal tersebut harus dilihat duduk perkaranya terlebih dahulu. Kalau ditarik mundur, kebijakan itu diberlakukan merupakan dampak dari beberapa instansi yang memberlakukannya.

“WFH itu diberlakukan impact dari untuk beberapa instansi yang sedang memperlakukan, seperti kita di Unja itu adalah impact dari efisiensi ya, per 2025 yang lalu, kemudian berkembang,” ujar Rio Yusri Maulana PhD, saat dihubungi Tribunjambi.com via telepon WhatsApp, Rabu (1/4/2026).

Ketua Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unja itu mengatakan, sampai saat ini  terdapat tekanan ekonomi negara, akibat melonjaknya harga bahan bakar dan beberapa harga barang lainnya.

Sehingga, hal menimbulkan penyesuaian di seluruh sektor, ukan hanya di parsial di beberapa instansi.

“Kemudian, pemerintah akhirnya merekomendasi, lewat keterangan pers Menko Airlangga,” katanya.

“Artinya, provinsi Jambi termasuk yang menjadi objek dari kebijakan itu sehingga mau tidak mau suka tidak suka kemudian harus mencari cara agar pemberlakuan WFH ini juga dapat efektif di provinsi Jambi,” imbuhnya.

Dalam pandangan akademisi, Rio menilai efisiensi itu hal yang baik dilakukan.  

Namun, efisiensi baik bentuknya WFH, pengurangan perjalanan dinas, pengurangan kegiatan seremonial perlu dibarengi dengan kontrol kinerja ASN yang tepat.

Hal itu bertujuan agar kinerja ASN dapat diukur sesuai hasil output yang digarapkan.

“Karena yang kita tahu, bahwa WFH itu bukan menjadi hari libur, WFH ya tetap kerja ya kerja gitu ya. Kerja ya kerja dengan ukuran yang jelas, dengan target yang jelas sehingga tidak kemudian mengurangi sedikitpun pelayanan kepada publik,” ucapnya.

Disatu sisi, Rio khawatir pemberlakuan kebijakan itu membuat pelayanan publik berkurang, sebab pelayanan publik via tatap muka berkurang.

Sehingga, mesti dicari formula untuk sektor-sektor langsung berhadapan dengan masyarakat agar tidak perlu melakukan WFH seperti kesehatan dan beberapa aspek di layanan lainnya.

Instrumen pengukuran kinerja ASN harus juga disepakati bersama dan disampaikan secara terbuka ke publik. Sebab, efektifitas kerja diukur dari waktu kerja, produktifitas, output harian.

“Publik juga harus mengetahui secara transparan untuk dapat mengetahui tidak ada yang berubah dari pemerintah, selain memang bekerjanya jadi lebih fleksibel,” imbuhnya.

“Ketika WFH ini berlaku, hal mendasar yang perlu dipahami oleh ASN kita adalah tidak ada yang berubah dari standar kerja, untuk mencapai efektivitas,” tuturnya.

Sebab itu, Rio mengingatkan ASN harus bekerja sesuai target dan memberikan effort yang lebih. Karena, ASN tetap dibayar sesuai standar dan tidak ada pengurangan sama sekali.

“Bahkan, jika memang tidak perlu ke kantor ya ASN-nya perlu menyiapkan space di rumahnya untuk bekerja begitu. Bukan kemudian ee bekerja sambil mengerjakan sesuatu di rumah yang bukan urusan dinas,” tegasnya.

Dia menjelaskan, space itu bukan hanya waktu, namun ruang kerja yang diatur senyaman mungkin.

Sehingga, bisa tetap berkoordinasi dan komunikasi dengan ASN lain, agar target-target kerja tetap terpenuhi.

Rio menyarankan, agar layanan publik berbasis digitalisasi didorong percepatannya, seperti membuka akses online.

Namun, dia menyadari tidak semua masyarakat nyaman dengan digitalisasi dan hal  itu tidak dipaksakan.

“Kita enggak bisa memaksa masyarakat untuk berpindah karena pemerintahnya memang saat ini sedang mau menetaskan anggaran misalnya begitu,” sebutnya.

“Jadi kadang dia akan cenderung tetap pada konteks fisik dan kadang juga harus bisa longgar tetap sepenuhnya bisa dari rumah. Karena bagi pelayanan langsung seperti kesehatan tidak bisa WFH,” lanjutnya.

Rio juga mengingatkan, jangan sampai ASN atau pemerintahan berkilah hari Jumat menjadi hari libur.

“Penekanannya ada pada kontrol yang harus lebih ketat dilakukan oleh pimpinan, kepala daerah maupun pembina kepegawaian, sekretaris daerah dan juga masing-masing kepala OPD terhadap OPD di bawahnya,” terangnya.

Menurutnya, pihak terkait harus menyusun setiaptugas-tugas secara khusus yang memang nanti diukur untuk waktunya. Pak.

“Jadi, kontrol mesti sangat penting ya. Ini juga menjadi penakan khusus yang memberi kontrol juga harus memberikan teladan,” ujarnya.

“Meskipun WFH, pimpinannya juga justru lebih proaktif lagi mendorong pekerjaan yang lebih fleksibel, yang lebih dinamis begitu meskipun koordinasinya dilakukan lewat virtual dan seterusnya,” pungkasnya. (Tribun Jambi/Syrillus Krisdianto)
 

Baca juga: ASN Jambi akan WFH Tiap Jumat, Komisi II DPR Minta Pengawasan Ketat

Baca juga: Batang Hari Kaji WFH ASN, Fokus Efisiensi BBM dan Pelayanan