TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pusat Kota Yogyakarta dipastikan akan mengalami perubahan arus lalu lintas berskala besar pada Kamis (2/4/2026).
Hal itu seiring rencana ribuan pamong dan lurah se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang akan sowan ke Keraton Yogyakarta.
Agenda ini digelar dalam rangka mangayubagya atau merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X.
Guna mengakomodasi pergerakan massa yang diperkirakan mencapai 10.000 hingga 12.000 orang tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) DIY menerapkan skema penutupan 12 ruas jalan utama dan menyiapkan 16 kantong parkir khusus di berbagai titik strategis.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY, Chrestina Erni Widyastuti, menjelaskan bahwa penutupan jalan akan mulai diberlakukan sejak pukul 06.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB, kecuali untuk Jalan Malioboro yang akan ditutup total selama satu hari penuh.
Ruas-ruas jalan yang terdampak penutupan meliputi :
Penutupan ini dilakukan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dan peserta yang akan berjalan kaki menuju area pusat kegiatan di sekitar Titik Nol hingga Keraton.
“Nanti arus lalu lintas dari sisi utara akan kami tutup dari Teteg sampai ke selatan itu nanti juga di Malioboro, sirip-sirip kami tutup akan banyak masyarakat berjalan ke arah Keraton meskipun titik kumpul awal start di Titik Nol kami sudah menutup dari sisi utara,” kata Chrestina Erni Widyastuti, memberikan rincian teknis terkait rekayasa tersebut.
Baca juga: Rayakan Ulang Tahun Sri Sultan HB X, Ribuan Pamong DIY Sowan Bawa Hasil Bumi ke Keraton Yogyakarta
Untuk mendukung kelancaran acara, Dishub DIY juga telah menyediakan 16 kantong parkir.
Daftar kantong parkir yang disediakan, antara lain :
Ketua Nayantaka, Gandang, menambahkan bahwa manajemen parkir telah dipetakan secara khusus berdasarkan asal kabupaten/kota peserta agar arus kedatangan lebih terorganisir.
Lurah dari Kota Yogyakarta diarahkan untuk parkir di kawasan Shopping Center atau TKP Sriwedani, sementara kantor DPRD DIY dan Kompleks Kepatihan disiapkan bagi peserta dari Kabupaten Sleman dan Gunungkidul.
Adapun bagi rombongan dari Kabupaten Kulon Progo diarahkan menggunakan Jalan Ahmad Dahlan, sedangkan rombongan dari Kabupaten Bantul dipusatkan di TKP Senopati.
Pengaturan urutan kedatangan juga dilakukan secara berurutan mulai dari Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan terakhir Gunungkidul untuk menyesuaikan toleransi waktu perjalanan peserta.
Gandang memperkirakan setiap kelurahan akan mengirimkan sekitar 20 orang perwakilan, yang terdiri dari pamong dan lurah se-DIY.
Terkait tata busana, para lurah akan mengenakan pakaian adat Jawa atau pakaian adat khas Yogyakarta, sementara masyarakat yang ingin bergabung dipersilakan mengenakan batik.
“Perkiraan nanti tiap kelurahan itu ada 20 perwakilan, secara kasar 10 ribu sampai 12 ribu untuk kami lurah-lurah. Kalau untuk wanita ada dua pilihan bisa pakai pakaian adat jika berjilbab pakai batik jadi jelasnya seperti itu. Kita ini terbuka untuk umum masyarakat mau gabung monggo,” ujar Gandang menutup keterangannya.
Sebagai informasi, sebanyak 10.000 hingga 12.000 pamong kalurahan yang tergabung dalam Paguyuban Nayantaka beserta unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan menggelar kirab budaya, Kamis (2/4/2026).
Acara bertajuk Kirab Pamong dan Unsur LKK se-DIY ini diselenggarakan secara khusus dalam rangka Mangayubagya 80 Tahun Yuswo Dalem (ulang tahun ke-80) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X.
Kegiatan ini dijadwalkan dimulai pada pukul 07.30 WIB dengan rute yang membentang dari kawasan Titik Nol Kilometer, tepatnya di depan Gedung Agung dan Benteng Vredeburg, bergerak lurus ke arah selatan melewati Alun-Alun Utara hingga mencapai titik akhir di Kagungan Dalem (KGd.) Pagelaran Kraton Yogyakarta.
Ketua Umum Paguyuban Nayantaka DIY sekaligus Lurah Tamanmartani, Gandang Hardjanata, memastikan bahwa kirab monumental ini merupakan wujud nyata rasa cinta kasih dan keguyuban warga Yogyakarta terhadap rajanya.
Gandang menegaskan bahwa pergerakan massa dari 392 kalurahan dan 45 kelurahan se-Kota Yogyakarta ini lahir dari inisiatif murni para lurah tanpa ada unsur paksaan sedikit pun.
Baginya, momen ini adalah kesempatan bagi para pamong desa untuk memberikan sumbangsih semangat dan ucapan terima kasih kepada Ngarsa Dalem yang telah menjadi teladan dalam melayani masyarakat.
Selain itu, kegiatan ini menjadi bentuk syukur atas kepercayaan Kraton yang selama ini mengizinkan kalurahan mempergunakan Tanah Kas Desa atau Sultan Ground sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) yang nilainya bervariasi mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah di tiap wilayah.
"Kegiatan ini merupakan kegiatan keguyuban ataupun wujud cinta kasih warga Jogja terhadap rajanya. Karena apa? Karena kita tahu semua bagaimana di Jogja ini, raja selalu memberikan contoh kepada kami di dalam melayani masyarakat. Walaupun beliau itu menjabat sebagai Gubernur, bagaimana beliau menempatkan diri itu yang perlu kami contoh. Sampai sekarang, yuswa beliau (Sri Sultan Hamengku Buwono X) yang masuk kaping 80. Kami berharap kita bisa memberikan sumbangsih, memberikan semangat kepada beliau, dan juga ucapan terima kasih. Ada beberapa pertanyaan, apakah itu paksaan? Saya jawab dengan tegas: kami tidak ada yang memaksa. Malah kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Kraton yang telah memfasilitasi apa yang menjadi cita-cita kalurahan sendiri. Selama ini, kalurahan sudah bisa mempergunakan tanah miliknya Kraton (Sultan Ground) yang juga merupakan PAD dari tiap-tiap kalurahan. Besarnya kita tidak bicara, mungkin ada yang Rp25 juta, ada yang Rp100 juta, mungkin ada yang Rp500 juta. Dari situ kami menginginkan agar sebagian kecil saja hasil panenan atau hasil dari tanah-tanah yang sudah dipercayakan kepada pemerintah kalurahan untuk digarap itu bisa dipersembahkan," terang Gandang, Senin (30/3/2026).
Nantinya, setiap kalurahan akan membawa Glondhong Pengarem-arem berupa hasil bumi unggulan dari wilayah masing-masing, seperti durian bagi daerah yang potensial atau kelapa bagi wilayah pesisir.
Menariknya, Sri Sultan HB X telah menyatakan kesediaannya untuk menerima hasil bumi tersebut, namun kemudian akan menyerahkannya kembali kepada para Bupati dan Wali Kota untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Hal ini sejalan dengan konsep "dari masyarakat kembali ke masyarakat" yang menjunjung tinggi semangat gotong royong.
Seluruh peserta pamong diwajibkan mengenakan pakaian adat Jawa gaya Ngayogyakarta, sementara masyarakat umum yang ingin bergabung diperbolehkan mengenakan pakaian adat secara umum maupun batik dengan tetap menjaga kesopanan dan keselarasan adat setempat.
(*/tribunjogja.com)
