TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Provinsi NTB mendorong penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis digital melalui kolaborasi lintas sektor. 

Hal ini ditandai dengan soft launching produk PT Prima Nala Solusi dan penandatanganan kerja sama bersama Gekrafs NTB di Sri Mataram Ballroom, Hotel Lombok Plaza, Selasa (31/3/2026).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Ahsanul Khalik.

Dalam sambutannya, Ahsanul Khalik menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif di NTB melalui pemanfaatan teknologi digital.

Ia menjelaskan, Pemprov NTB saat ini tengah mendorong transformasi pembangunan yang terintegrasi, termasuk pengembangan kawasan Mandalika sebagai pusat ekonomi digital selain destinasi pariwisata.

“Mandalika ke depan tidak hanya hidup saat event, tetapi menjadi ruang produktif sepanjang tahun, termasuk bagi komunitas digital dan digital nomad,” jelas Aka sapaan karib Kadis Kominfotik.

Selain itu, NTB juga mengembangkan rencana pembangunan data center berbasis energi terbarukan, khususnya tenaga surya, sebagai bagian dari penguatan infrastruktur digital di kawasan timur Indonesia.

Ahsanul Khalik menekankan bahwa penguatan konektivitas harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya talenta digital.

“Konektivitas harus diiringi dengan kesiapan SDM. Kita ingin anak-anak muda NTB tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pencipta teknologi,” tegasnya.

Baca juga: Dongkrak Ekonomi Pesisir, Dinas Perikanan Mataram Dorong Digitalisasi Nelayan dan Hilirisasi Produk

Ia berharap kerja sama antara Gekrafs NTB dan PT Prima Nala Solusi dapat memberikan dampak nyata bagi pelaku ekonomi kreatif, terutama dalam memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal.

“Dengan konektivitas kita membuka akses, dengan kolaborasi kita mempercepat kemajuan,” pungkasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Ketua DPW Gekrafs NTB, Direktur Marketing PT Prima Nala Solusi, serta pelaku ekonomi kreatif dan pemangku kepentingan lainnya.

(*)