TRIBUNMANADO.CO.ID - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,6 yang terjadi di wilayah Bitung dan dirasakan kuat di Kota Manado serta sekitarnya, Kamis (2/4/2026) pagi.

Sejumlah bangunan publik pun mengalami kerusakan.

Diantaranya runtuhnya sebagian Gedung KONI, Sario, Manado. Sulawesi Utara.

Bahkan, satu orang meninggal akibat tertimpa reruntuhan bangunan tersebut.

Selain Gedung KONI, kerusakan juga dilaporkan terjadi pada bangunan lain.

Fasilitas layanan kesehatan milik swasta seperti RS Siloam yang mengalami retak serta jatuhnya elemen bangunan berupa serpihan beton.

Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko gempa berdampak lintas fungsi bangunan dan tidak terbatas pada satu jenis kepemilikan.

Ar. Stenly Kiraling, S.T., IAI, GP, Arsitek dan Ahli Penilai Kelaikan Bangunan Gedung (Aspek Arsitektur dan Tata Ruang Luar), menilai bahwa kejadian ini menjadi indikator penting perlunya evaluasi menyeluruh terhadap bangunan eksisting, khususnya bangunan publik.

“Dalam kejadian gempa, keselamatan tidak hanya ditentukan oleh besarnya magnitudo, tetapi juga oleh sejauh mana bangunan mampu melindungi penggunanya,” ujarnya.

Ketua Komunitas Arsitek Nusantara (Komatara) ini menambahkan, Sulawesi Utara secara geografis berada di kawasan rawan gempa karena terletak pada pertemuan lempeng tektonik Eurasia dan Pasifik, serta dipengaruhi oleh keberadaan sesar aktif dan aktivitas vulkanik.

Kondisi ini menuntut kesiapan bangunan yang lebih tinggi dibanding wilayah dengan risiko seismik rendah.

Dari perspektif arsitektur dan tata ruang luar, aspek keselamatan mencakup ketersediaan jalur evakuasi, akses keluar darurat, serta penataan ruang luar yang aman dari potensi jatuhan elemen bangunan.

Gedung KONI Sulawesi Utara sendiri merupakan bangunan yang telah digunakan dalam kurun waktu yang cukup lama, serta memiliki riwayat renovasi pada tahun 2021 dan kerusakan akibat gempa pada tahun 2023.

Hal ini menunjukkan pentingnya evaluasi berkala terhadap bangunan eksisting yang telah mengalami penurunan performa.

Terkait aspek struktur bangunan, Stenly menegaskan bahwa diperlukan kajian teknis lebih lanjut oleh tenaga ahli struktur sesuai kewenangannya sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap keandalan bangunan.

Stenly, yang juga sebagai Sekretaris GBCI Perwakilan Sulawesi Utara ini, mendorong keterlibatan lintas disiplin dalam penanganan isu ini.

“Kolaborasi antara arsitek, ahli struktur, akademisi, dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memastikan bangunan publik benar-benar aman digunakan,” katanya.

Ia juga menilai perlu adanya langkah konkret dari pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap bangunan publik, khususnya milik pemerintah.

Selama ini, audit kelaikan fungsi bangunan dinilai masih lebih banyak diterapkan pada bangunan milik swasta, sementara bangunan pemerintah yang digunakan secara luas oleh masyarakat memerlukan perhatian yang setara.

Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk lebih waspada terhadap risiko gempa di wilayah Sulawesi Utara.

Selain memastikan proses pembangunan dan renovasi melibatkan tenaga ahli yang kompeten, masyarakat juga perlu segera melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi bangunan pasca gempa.

Pemeriksaan awal tersebut dapat dilakukan secara visual, antara lain dengan memperhatikan adanya retak pada kolom/tiang, balok, dinding, maupun lantai, kondisi lantai yang mengalami penurunan (ambles), kerusakan pada atap, serta runtuhnya atau terlepasnya elemen non-struktural seperti plafon.

Apabila ditemukan indikasi kerusakan yang berpotensi membahayakan, masyarakat disarankan untuk segera melakukan evakuasi dan menghindari berada di dalam atau di sekitar bangunan, terutama dalam periode setelah gempa ketika masih terdapat potensi gempa susulan.

“Tindakan cepat dan kehati-hatian masyarakat dalam mengenali kondisi bangunan sangat penting untuk menghindari risiko yang lebih besar. Jika terdapat keraguan terhadap kondisi bangunan, sebaiknya tidak mengambil risiko dan segera menjauh dari area tersebut,” ujarnya.

Sebagai langkah ke depan, ia menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap bangunan publik memiliki sistem evakuasi yang memadai, penataan ruang luar yang aman, serta dilakukan evaluasi berkala sesuai kondisi aktual bangunan.

Gempa bumi tidak dapat dihindari, namun dampaknya terhadap keselamatan manusia dapat diminimalkan melalui perencanaan dan pengelolaan bangunan yang tepat.

(TribunManado.co.id)