TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kenaikan harga minyak dunia memiliki potensi berdampak terhadap biaya haji 2026 hingga devisa pariwisata.
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah akibat konflik Iran dengan AS-Israel mulai memunculkan dampak nyata bagi Indonesia.
Sejumlah sektor strategis, mulai dari harga energi, layanan ibadah haji, hingga pariwisata dan devisa negara, berpotensi terdampak akibat lonjakan harga minyak dunia serta gangguan jalur penerbangan internasional.
Di sektor energi, konflik Timur Tengah telah memicu kenaikan harga minyak mentah global hingga 52,21 persen, dari sebelumnya 67,02 dolar AS per barel menjadi 102,01 dolar AS per barel per 30 Maret 2026.
Kenaikan ini berpotensi memengaruhi harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri serta biaya transportasi udara melalui lonjakan harga avtur.
Baca juga: Cek Selisih Tarif Listrik PLN Terbaru April 2026 Lengkap Beda Harga Token dan Pelanggan Pascabayar
Dampak tersebut turut menjadi perhatian pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026.
Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan memastikan pihaknya berupaya menekan potensi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) meskipun biaya avtur berpotensi meningkat akibat lonjakan harga minyak.
“Insya Allah kita akan berusaha keras tidak perlu menambah biaya ke jemaah. Kita upayakan sumber-sumber lain yang mungkin masih bisa kita optimalkan nantinya,” ujar Gus Irfan, Selasa 31 Maret 2026.
Menurutnya, konflik Timur Tengah tidak hanya berdampak pada kenaikan harga avtur, tetapi juga berpotensi memicu perubahan jalur penerbangan menuju Arab Saudi demi memastikan keamanan jemaah.
Perubahan rute tersebut berpotensi menambah biaya operasional penerbangan.
Meski demikian, pemerintah menegaskan keselamatan dan keamanan jemaah menjadi prioritas utama dalam pengambilan kebijakan.
Saat ini, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak juga tengah berada di Arab Saudi guna memastikan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah.
"Seperti amanat Presiden bahwa keselamatan dan keamanan jemaah haji menjadi prioritas utama. Karena itu kita melakukan mitigasi berbagai kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi," ujar Gus Irfan.
Potensi Kehilangan Wisatawan
Sementara itu, sektor pariwisata juga menghadapi tekanan akibat penutupan wilayah udara Iran yang berdampak pada pembatalan ratusan penerbangan menuju Indonesia.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengungkapkan, sejak 28 Februari hingga 28 Maret 2026, terdapat 770 penerbangan dari enam kota di Timur Tengah yang batal beroperasi, yakni Abu Dhabi, Doha, Dubai, Jeddah, Madinah, dan Muskat.
"Secara total, terdapat 770 penerbangan dibatalkan dengan potensi kehilangan 60.752 kunjungan wisatawan mancanegara dan Rp 2,04 triliun devisa," kata Widiyanti, dalam rapat Komisi VII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Jika kondisi geopolitik tidak segera membaik hingga akhir tahun, potensi kehilangan wisatawan diperkirakan mencapai 1,44–1,68 juta kunjungan dengan nilai devisa yang hilang sebesar Rp 48,3–56,5 triliun.
Selain gangguan penerbangan, kenaikan harga minyak dunia juga berdampak pada biaya transportasi wisata.
Salah satunya tercermin dari kenaikan tarif feri rute Singapura–Batam sebesar 15,79 persen, dari 76 dolar Singapura menjadi 88 dolar Singapura untuk perjalanan pulang pergi.
Langkah Penyesuaian
Pemerintah pun menyiapkan langkah mitigasi melalui penyesuaian strategi pemasaran pariwisata dengan menggeser target pasar wisatawan.
Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga capaian target 16–17,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2026.
"Sebagai langkah mitigasi, kami telah menyiapkan penyesuaian strategi dengan fokus pada pergeseran target pasar. Namun, implementasinya akan dilakukan secara bertahap seiring perkembangan situasi geopolitik ke depan, besar harapan kami situasi segera membaik," ujar dia.
Secara keseluruhan, konflik Timur Tengah menunjukkan besarnya keterkaitan kondisi geopolitik global terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Baca juga: Haji 2026 - Dapat Rp 18 Triliun, Kemenhaj Jamin Layanan Aman dan Bebas Penyimpangan
Kenaikan harga energi, potensi kenaikan biaya haji, hingga ancaman penurunan devisa dari sektor pariwisata menjadi indikator bahwa dampak konflik tidak hanya dirasakan negara yang terlibat langsung, tetapi juga negara lain termasuk Indonesia.
Semoga informasi ini bermanfaat.