Laporan Wartawan Tribungayo.com, Bustami | Bener Meriah
TribunGayo.com, REDELONG - Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Bener Meriah mengeluarkan pernyataan sikap tegas dan "ultimatum" kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah.
Hal ini terkait rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Bencana yang dinilai berpotensi sia-sia jika hanya menjadi agenda seremonial tanpa solusi konkret bagi masyarakat.
Sekretaris DPC GMNI Bener Meriah, Aji Feprizal, menegaskan bahwa pembentukan Pansus sering kali hanya menjadi alat pencitraan politik yang menyedot anggaran daerah, namun minim implementasi di lapangan.
Mengingat tingginya intensitas bencana alam di wilayah Bener Meriah, GMNI menuntut kerja nyata yang berdampak langsung pada mitigasi dan pemulihan ekonomi warga.
"Kami mencium aroma formalitas belaka. Jika Pansus dibentuk hanya untuk sekadar turun ke lapangan, berfoto, dan membuat laporan yang akhirnya menumpuk di meja arsip, lebih baik dibatalkan saja. Rakyat butuh solusi atas rumah yang rusak dan lahan pertanian yang tertimbun longsor, bukan sekadar kunjungan kerja," tegas Aji dalam rilisnya kepada Tribungayo.com Kamis (2/4/2026).
Kemudian sebagai bentuk fungsi kontrol mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan, GMNI Bener Meriah melayangkan tantangan terbuka kepada DPRK.
GMNI menuntut agar Tim Pansus Bencana memberikan laporan progres yang transparan dengan hasil yang dapat dirasakan masyarakat dalam kurun waktu satu bulan sejak tim dibentuk.
GMNI menjabarkan tiga poin utama yang harus dipenuhi jika DPRK tetap melanjutkan pembentukan Pansus tersebut:
Pertama, transparansi anggaran yakni DPRK harus memaparkan secara terbuka alokasi anggaran Pansus dan menetapkan target capaian yang terukur dalam waktu singkat.
Kedua, kebijakan strategis yakni hasil Pansus tidak boleh hanya berakhir sebagai "saran", melainkan harus menjadi basis kebijakan yang mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera memperbaiki infrastruktur vital.
Ketiga, keberpihakan pada korban yakni Pansus wajib mendengar langsung keluhan masyarakat di desa-desa terisolasi, bukan sekadar menerima presentasi formal dari dinas terkait di kantor yang nyaman.
GMNI Bener Meriah memastikan akan terus memantau setiap pergerakan tim Pansus jika nantinya resmi dibentuk.
Apabila ditemukan indikasi pemborosan anggaran atau agenda "jalan-jalan" berkedok pengawasan bencana, GMNI menyatakan siap melakukan aksi massa.
"Kami beri peringatan keras: jangan jadikan penderitaan rakyat akibat bencana sebagai panggung sandiwara politik. DPRK harus menunjukkan taringnya sebagai penyambung lidah rakyat, bukan sebagai pelaksana seremonial," pungkasnya.(*)
Baca juga: Kabar Gembira! Pemkab Bener Meriah Distribusi 12 Ton Gula Subsidi, Cek 9 Titik Lokasinya Disini
