SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pansus BUMD yang dibentuk DPRD Jawa Timur (Jatim) menegaskan, bahwa rekomendasi yang dihasilkan nantinya tidak akan dilakukan secara asal-asalan. Rekomendasi ini disusun berdasarkan kajian komprehensif dan pencermatan matang.

Ketua Pansus BUMD DPRD Jatim, dr Agung Mulyono, menyatakan harapannya agar hasil kerja pansus menjadi arah kebijakan tepat bagi BUMD di Jawa Timur. Pihaknya menginginkan hasil yang benar-benar berkualitas untuk masa depan daerah.

"Kami ingin hasilnya benar-benar matang," kata dr Agung Mulyono dalam penjelasannya kepada wartawan, Kamis (2/4/2026). Kerja pansus ini sudah berlangsung sejak beberapa waktu lalu melalui berbagai tahapan strategis.

Strategi ATM dan Perbaikan Kinerja BUMD Jatim

Pansus BUMD telah melakukan studi komparatif ke sejumlah daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Yogyakarta. Langkah ini diambil untuk merumuskan perbaikan strategis bagi BUMD di Jawa Timur.

Pansus menyadari setiap provinsi memiliki tantangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mereka menerapkan prinsip ATM yaitu Amati, Tiru dan Modifikasi untuk mengambil poin-poin terbaik dari daerah lain.

"Mana yang bagus kami ambil, yang tidak bagus kami tinggalkan. Prinsipnya ATM," ungkap dr Agung yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat Jawa Timur tersebut.

Lebih jauh, dr Agung menjelaskan beberapa indikator utama yang menjadi fokus penilaian Pansus, di antaranya:

• Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan profesional.
• Sistem pengelolaan perusahaan yang transparan serta akuntabel.
• Kondisi kesehatan keuangan dan kontribusi masing-masing unit BUMD.

Dokter Agung memastikan, rekomendasi ini tidak disusun secara tergesa-gesa guna menghindari persoalan baru di masa depan. Targetnya, seluruh proses godokan ini akan rampung pada Mei tahun ini.

Pentingnya Peran BUMD bagi Daerah

BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran vital sebagai salah satu penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Jawa Timur, keberadaan BUMD diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi rakyat sekaligus memberikan dividen bagi pembangunan.

Langkah Pansus DPRD Jatim ini, merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif untuk memastikan penyertaan modal pemerintah membuahkan hasil maksimal. Hal ini krusial mengingat tantangan ekonomi global yang semakin dinamis dan kompetitif.

Bagi jajaran direksi BUMD, disarankan untuk terus melakukan inovasi digital dan efisiensi operasional agar tetap kompetitif. Masyarakat juga diimbau untuk terus mengawal transparansi kinerja perusahaan daerah demi kesejahteraan bersama.