SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Eskalasi konflik di Timur Tengah antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel diprediksi bakal memicu krisis energi global yang berdampak signifikan pada sumber daya alam Indonesia.
Pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Amrah Muslimin, memperingatkan bahwa situasi ini berpotensi mengulang krisis energi serupa perang Rusia-Ukraina.
"Kita belajar dari pengalaman ketika Rusia menyetop pasokan gas ke beberapa negara Eropa. Akibatnya, terjadi kekurangan pasokan gas untuk bahan bakar penghangat, memasak, hingga pembangkit listrik. Bahkan, beberapa negara Uni Eropa membatalkan larangan impor batubara dan menghubungi Indonesia untuk mengirim batubara," kata Amrah Muslimin, Kamis (2/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa dalam situasi perang atau krisis bahan bakar, harga sumber daya alam seperti batubara dan CPO (Crude Palm Oil) cenderung melonjak.
Namun, Amrah mengingatkan bahwa kenaikan harga komoditas tidak otomatis berarti pendapatan negara membesar secara signifikan.
"Yang kaya justru pengusaha swasta, bukan negara. Kecuali jika sumber daya alam itu dikelola oleh BUMN, maka keuntungan besar akan masuk ke APBN. Selama ini, negara hanya mendapatkan pajak dan retribusi dari ekspor batubara. Itu pun tidak signifikan dibandingkan keuntungan yang diraup swasta," tegasnya.
Amrah menyoroti bahwa pendapatan negara dari sektor sumber daya alam, belum tentu mampu menutupi subsidi BBM yang semakin membengkak.
Ia mengkhawatirkan jika cadangan devisa terus dipaksakan untuk menutup subsidi, APBN berpotensi mengalami defisit dan kolaps.
Meski demikian, Amrah memberikan apresiasi kepada pemerintahan Prabowo Subianto, yang dinilainya masih sanggup menahan kenaikan harga BBM subsidi di tengah tekanan global.
"Negara tetangga hingga Amerika Serikat sudah menaikkan harga BBM, tapi kita masih bertahan. Ini menunjukkan ruang fiskal dan fundamental ekonomi kita masih kuat," ujarnya.
Ia menambahkan, tantangan akan muncul jika harga minyak dunia menembus di atas 100 dolar AS per barel berjalan cukup lama.
Pada titik itu, kemampuan pemerintah menutup subsidi perlu diuji.
Saat ini, langkah penghematan yang dilakukan pemerintah dinilainya sudah tepat, seperti yang pernah diterapkan saat pandemi Covid-19.
Amrah juga mencontohkan ketangguhan Iran yang mampu bertahan meski diembargo sejak 1978 hingga sekarang, yang bisa jadi pelajaran untuk Indonesia lebih mandiri.
"Iran fokus membangun pendidikan yang hebat, menghasilkan peneliti yang mampu membuat senjata canggih. Kita harus belajar dari mereka. Jangan biarkan masyarakat ribut setiap kali BBM naik tanpa ada upaya perubahan fundamental," tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikelola sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
"Sumber daya alam jangan dikapitalisasi dan diserahkan sepenuhnya ke swasta. Jika tetap dikelola swasta, yang kaya kapitalis, sebab hanya 2 persen penduduk Indonesia yang hartanya sama dengan 98 persen lainnya, sehingga masyarakat tidak merasakan," tandasnya.
Amrah juga menekankan perlunya perubahan pola pikir birokrasi dan aparat, baik di daerah maupun pusat, agar pengelolaan sumber daya alam benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
"Kita harus meberkaca jangan masyarakat ini dibiarkan ketika BBM naik ribut, padahal kondisinya memang real, jadi memang itu harus sudah mulai menyadarkan kepada masyarakat, bahwa memang kita segera berubah terutama birokrasi dan aparat pemerintah daerah dan pemerintah pusat," pungkasnya.
