TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum RI (PU) Dody Hanggodo mengaku dirinya mendapat tugas dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk 'bersih-bersih' kementerian yang dipimpinnya dari praktik 'kotor'.

Kata Dody, saat ini upaya tersebut sedang dilakukan oleh dirinya dibantu dengan jajaran Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian PU RI.

"Kita diminta oleh Pak Presiden Prabowo untuk membersihkan diri kita sendiri atau beliau yang membersihkan kita, kira-kira begitu jadi, saya hanya sebatas mengejarkan arahan aja, gak lebih gak kurang," kata Dody saat diskusi bersama awak media di Kantor Kementerian PU RI, Jakarta Selatan, Kamis (2/4/2026).

Baca juga: Jembatan Darurat Masih Berisiko Ambruk, Kementerian PU Percepat Pembangunan Jembatan Permanen

Dalam momen ini Dody lantas menyinggung adanya praktik deep state di dalam internal Kementerian PU RI.

Secara umum deep state atau negara bayangan adalah jaringan kekuasaan rahasia yang terdiri dari birokrat, militer, intelijen, atau elit ekonomi yang beroperasi di dalam pemerintahan secara independen. 

Mereka bekerja di balik layar untuk mengejar tujuannya sendiri dan seringkali melawan pemimpin politik sah dan kebal pengawasan.

"Soalnya saya mengatakan memang iya, bahwa memang Deep State itu adalah sesuatu yang nyata, minimum di Kementerian PU ya, minimum di Kementerian PU," tegas Dody.

Secara garis besar, Dody menyebut, di dalam tubuh Kementerian PU RI terdapat laporan yang berkaitan dengan suatu kekuasaan dalam mengatur sebuah agenda atau proyek pribadi.

Hanya saja, Dody tidak menjelaskan secara gamblang maksud dari pernyataannya tersebut termasuk siapa pihaknya dan menduduki jabatan apa.

"Kita gak pernah tahu tuh apakah yang mengejarkan itu adalah eselon 1-nya, eselon 2-nya atau cuma tukang ketik ini kita gak pernah tahu tapi yang pasti, yang saya alami adalah seperti itu, tapi itu kan masih draft, ini sesuatu yang bisa kita diskusikan," kata Dody.

"Dan saya kok, haqul yakin dengan Bu Irjen beliau orang yang baik, pinter kalau gak ada beliau juga mungkin kasus pendopo itu dan kalau gak ada beliau, gak ada Bu Sekjen kasus pendopo itu gak mungkin naik ke aparat penegak hukum," sambung dia.

Terhadap persoalan tersebut, Dody menegaskan saat ini arahan yang diminta oleh Prabowo untuk "bersih-bersih" Kementerian PU itu terus dijalankan.

Kendati demikian, dirinya tidak menjelaskan secara detail siapa saja yang terlibat dalam persoalan yang dimaksud.

"Jadi sebetulnya sih, ya biasa aja sih mas ya, begitulah selalu ada, dimana-mana kan begitu, apa, status quo itu kan menyenangkan, jadi ya hari ini sudah berubah," ucap Dody.

"(Kami) tetap akan memprogres, nantilah pada kesempatan yang tepat nanti kita akan sampaikan lagi kepada publik ya," tukas dia.