POS BELITUNG -- Inilah biodata Syafruddin Anggota Komisi XII DPR RI yang meminta Presiden Prabowo turun tangan langsung melobi Iran agar kapal tanker bahan bakar minyak (BBM) milik Pertamina dapat melintasi Selat Hormuz.
Permintaan tersebut berkaitan dengan dua kapal pengangkut bahan bakar minyak (BBM) yang hingga kini masih tertahan di kawasan Timur Tengah.
Syafruddin menilai persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya di level kementerian.
Baca juga: Rusia Bakal Pasok Minyak ke Indonesia: Kami Siap Membantu
Ia menekankan pentingnya komunikasi langsung antar kepala negara, mengingat situasi geopolitik di wilayah tersebut cukup kompleks, terutama yang melibatkan Iran dan jalur strategis Selat Hormuz.
"Saya kira masalah kapal di Pertamina memerlukan lobi langsung dari Presiden. Tidak cukup hanya menteri ESDM, Menteri Luar Negeri, atau di bawahnya," ujar Syafruddin dalam keterangannya, Minggu (29/3/2026).
Menurutnya, keterlibatan langsung presiden akan memperkuat posisi tawar Indonesia di mata internasional.
Ia juga menyoroti bahwa Indonesia sebagai negara non-blok memiliki peluang untuk memainkan peran diplomasi yang lebih fleksibel dan diterima berbagai pihak.
Lebih jauh, Syafruddin melihat persoalan ini bukan sekadar urusan teknis pelayaran, tetapi menyangkut perlindungan aset strategis negara di tengah dinamika konflik global.
"Ini bukan hanya soal kapal, tapi soal bagaimana negara hadir melindungi aset strategis dan warganya di tengah konflik global. Presiden perlu menunjukkan kepemimpinan langsung dalam situasi seperti ini," ujarnya.
Meski mendorong peran presiden, ia tetap mengapresiasi langkah diplomasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri.
Namun, ia berharap upaya tersebut bisa ditingkatkan ke level yang lebih strategis agar penyelesaian berjalan lebih cepat.
"Upaya Kemlu dan jajaran sudah tepat, tapi ini menyangkut jalur energi global dan keselamatan aset negara. Presiden perlu turun langsung agar memiliki daya tekan diplomatik yang lebih kuat," ujar Syafruddin.
Syafruddin lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 15 Oktober 1977. Ia merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Timur dan berasal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dalam perjalanan organisasinya, ia pernah aktif sebagai Ketua Umum PC PMII Samarinda pada periode 2004–2005, serta menjabat sebagai Ketua DPW PKB Kalimantan Timur.
Karier politiknya juga mencakup posisi sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur selama dua periode, yakni 2014–2019 dan 2019–2024.
Dalam sebuah wawancara, Syafruddin yang akrab disapa Udin menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Kalimantan Timur melalui sinergi dengan delapan kementerian dan lembaga mitra kerja.
Beberapa di antaranya adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), BPH Migas, SKK Migas, Dewan Energi Nasional (DEN), BAPETEN, serta Badan Informasi Geospasial (BIG).
“Saya siap memperjuangkan aspirasi rakyat Kaltim, terutama keluhan terkait banyaknya perusahaan tambang yang tidak konsisten dalam kewajibannya untuk reklamasi pasca tambang. Saya akan mengejar posisi dana jamrek (jaminan reklamasi) di mana dan berapa jumlahnya,” ujarnya, Rabu (22/1/2025).
Respons positif Iran
Sementara itu, perkembangan terbaru menunjukkan adanya respons positif dari pihak Iran terkait upaya pembebasan jalur bagi kapal Pertamina.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mawengkang, menyampaikan bahwa Kemlu bersama Kedutaan Besar RI di Teheran terus melakukan koordinasi intensif sejak awal terkait dua kapal yang tertahan di Selat Hormuz.
Kapal pengangkut BBM tersebut terjebak akibat konflik yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
"Terkait status kapal Pertamina, Kementerian Luar Negeri bersama KBRI Tehran sejak awal terus melakukan koordinasi intensif dengan pihak terkait di Iran," kata Yvonne melalui pesan singkat, Jumat (27/3/2026).
Ia mengungkapkan bahwa komunikasi yang dilakukan mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan, dengan respons positif dari otoritas Iran yang kini sedang ditindaklanjuti pada level teknis dan operasional.
"Dalam perkembangannya, telah terdapat tanggapan positif dari pihak Iran, yang saat ini sedang ditindaklanjuti oleh pihak terkait pada aspek teknis dan operasional," tutur Yvonne.
Di sisi lain, Pjs Corporate Secretary PT Pertamina International Shipping (PIS), Vega Pita, memastikan bahwa kondisi para awak kapal tetap aman.
Pihaknya terus berkoordinasi dengan Kemlu untuk merancang skema pelayaran yang aman bagi dua kapal tersebut, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro.
“PIS bersama dengan Kemlu tengah membahas teknis agar kedua kapal yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman,” ujar Vega, Sabtu (28/3/2026).
Ia juga menambahkan bahwa komunikasi diplomatik masih berlangsung secara intens, termasuk dengan otoritas Iran, serta menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah dalam menangani persoalan ini.
Penutupan Selat Hormuz sendiri terjadi setelah Iran merespons serangan militer Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026.
Ketegangan tersebut berdampak besar terhadap jalur pelayaran global, mengingat sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia melewati wilayah itu.
Gangguan ini sempat menghambat distribusi energi global dan memicu kenaikan harga bahan bakar di berbagai negara.
Namun demikian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa kondisi tersebut tidak mengganggu ketahanan energi nasional, karena pemerintah telah menyiapkan alternatif pasokan, termasuk dari Amerika Serikat.
(Surya.co.id/Kompas.com/Pos Belitung)
