Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memperbaiki tempat tinggal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga secara menyeluruh

Kupang (ANTARA) - Gubernur NTT Timur Melki Laka Lena mengatakan sebanyak 5.000 unit rumah di NTT akan dibedah pada 2026, menyusul pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait pada Kamis (2/4) di Jakarta.

“Dari 436 unit rumah pada 2025, naik menjadi 5.000 unit rumah di 2026. Ini lompatan besar untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan hunian layak,” katanya di Kupang, Jumat terkait hasil pertemuannya dengan Menteri PKP.

Pertemuan yang digelar di Jakarta pada Kamis (2/4) itu menjadi momentum penting bagi percepatan penanganan kemiskinan di NTT. Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan tiga program utama yang akan digulirkan secara masif di wilayah tersebut.

Program pertama, yakni bedah rumah yang mengalami lonjakan drastis hingga 12 kali lipat atau setara 1.200 persen dibanding tahun sebelumnya. Sebanyak 5.000 unit rumah akan diperbaiki dan tersebar di 21 kabupaten dan 1 kota di NTT.

Selain itu, pemerintah juga mendorong implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Skema ini menawarkan subsidi bunga sebesar 5 persen dengan tenor hingga 30 tahun, sehingga membuka akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sasaran program ini mencakup ASN golongan rendah, anggota TNI-Polri, guru, nelayan, petani, hingga pelaku UMKM yang selama ini kesulitan memiliki rumah layak.

Kementerian PKP, kata dia, juga akan melakukan pembenahan kawasan kumuh yang dipadukan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Permodalan Nasional Madani (PNM).

Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memperbaiki tempat tinggal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga secara menyeluruh.

Melki menyampaikan, terima kasihnya kepada pemerintah pusat untuk dukungan yang diberikan untuk NTT dalam bedah rumah di provinsi berbasis kepulauan itu.

“Kami berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas perhatian besar bagi masyarakat miskin di NTT. Ini menjadi harapan baru bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.

Sebagai langkah lanjutan, Menteri PKP dijadwalkan akan melakukan kunjungan langsung ke NTT guna memastikan integrasi program pusat dengan pemerintah daerah berjalan optimal.

Pertemuan strategis ini turut dihadiri sejumlah kepala daerah dan pejabat terkait, menandai keseriusan kolaborasi lintas level pemerintahan dalam menekan angka kemiskinan di NTT.