TRIBUN-MEDAN.COM, SAMOSIR-Jeritan petani dari Desa Garoga, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, mencuat dalam pertemuan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Drs Rapidin Simboloon MM dan Ketua Komisi B DPRD Sumut Dra Sorta Ertaty Siahaan Jumat (3/6/2026). 

Persoalannya berlapis, mulai gagal panen, kekeringan, akses jalan rusak, hingga ancaman kelaparan.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Rapidin Simbolon, bersama Ketua Komisi B DPRD Sumut, Sorta Ertaty Siahaan, turun langsung menyerap aspirasi warga. 

Pertemuan digelar usai Rapidin mengikuti ibadah Jumat Agung di Gereja Katolik Stasi Santo Pius Pangaloan, Desa Huta Ginjang Lontung. 

Selain petani, kegiatan itu juga sekaligus menyerap aspirasi jemaat Katolik Tuktuk.

Di forum itu, warga bicara lugas tentang nasib petan Samosi Benny Rumahorbo, salah satu petani, menggambarkan situasi yang mereka hadapi saat ini.

“Kami gagal panen sampai 99 persen. Sawah kering, tanaman tidak tumbuh karena tidak ada air,” ujarnya.

Menurut Benny, kondisi geografis Garoga yang bergantung pada sumber air alami kini menjadi persoalan serius. 

Ia bahkan menduga perubahan lingkungan ikut berpengaruh.
“Tak ada lagi air. Mungkin ini karena eucalyptus PT TPL, makanya air terjun Simangande mati,” katanya.

Beban ekonomi, lanjut Benny, kian menghimpit. Biaya hidup meningkat, sementara penghasilan nyaris tidak ada. Anak-anak mereka tetap harus sekolah, bahkan ada yang sudah kuliah.

“Untuk biaya sekolah pun terganggu. Dalam kondisi seperti ini, bahkan satu kilogram beras pun kami harapkan,” ujarnya.

Ia mengakui pemerintah memiliki berbagai program ketahanan pangan, tetapi tidak semua menjangkau mereka. Tahun ini, kata dia, hampir tidak ada harapan panen.

Keluhan serupa disampaikan Hostiani Sinaga. Ia menyebut kekeringan tahun ini terasa lebih parah dari sebelumnya.

“Padi kami tanam tidak tumbuh, jagung kami tanam juga tidak tumbuh. Tapi kami tetap berterima kasih Bapak Rapidin datang,” katanya.

Meski bantuan yang dibawa belum tentu besar, bagi warga, kehadiran pejabat menjadi tanda bahwa mereka masih diperhatikan.

“Apa pun bantuan yang Bapak bawa, kami berbesar hati. Apa yang terbaik menurut Bapak, kami siap,” ujarnya.

Persoalan lain datang dari infrastruktur. Rohiana Rumahorbo menyoroti kondisi jalan desa yang rusak berat.

“Jalan kami bentuknya seperti ‘M’, bergelombang, batu-batu mengelupas. Kalau pulang dari onan, ojek atau becak tak mau antar karena takut rusak,” katanya.

Kondisi itu membuat aktivitas ekonomi warga makin terhambat. Distribusi hasil pertanian sulit, biaya transportasi meningkat, dan akses kebutuhan sehari-hari terganggu.

Di tengah situasi itu, Rohiana menyampaikan kekhawatiran paling mendasar: ancaman kelaparan.

“Tahun 2026 ini kami sudah tidak tahu mau makan apa. Hanya mengandalkan hasil panen tahun lalu yang disimpan-simpan. Sekarang tanaman semua layu, tenaga habis sia-sia,” ujarnya.

Ia menambahkan, meski Danau Toba berada tak jauh dari desa mereka, airnya tidak bisa dimanfaatkan secara langsung.

“Air Danau Toba dekat, tapi tak bisa kami pakai. ‘Mauas di toru ni sappuran’,” ucapnya, menggambarkan kondisi serba sulit yang mereka hadapi.

Warga juga menyinggung program sumur bor yang pernah ditawarkan pemerintah. Namun, tidak semua lokasi cocok untuk pengeboran, terutama di lahan dengan kondisi tanah tertentu.

Menanggapi hal itu, Sorta Ertaty Siahaan menilai persoalan di Garoga bukan masalah tunggal.

“Ini persoalan kompleks. Tapi yang paling utama adalah air,” katanya.

Ia menjelaskan, sumber air yang selama ini berasal dari perbukitan kini terganggu, diduga akibat kerusakan hutan.

“Solusinya bisa sumur bor atau pipanisasi. Tapi kita juga harus melihat kondisi anggaran Kabupaten Samosir saat ini,” ujarnya.

Sorta mengaku pesimistis jika hanya mengandalkan kemampuan anggaran daerah, apalagi di tengah kebijakan efisiensi. Meski begitu, ia menegaskan tetap akan memperjuangkan aspirasi warga.

“Kita akan undang pemerintah daerah. Proposal akan kita dorong. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan bersama,” katanya.

Rapidin Simbolon menyampaikan hal senada. Ia mengakui bahwa inti persoalan adalah krisis air yang berdampak langsung pada gagal panen.

“Kalau irigasi dari atas mungkin masih bisa. Tapi kalau menarik air dari Danau Toba, itu butuh anggaran besar,” katanya.

Ia menyebut kondisi fiskal saat ini tidak memungkinkan banyak proyek besar direalisasikan dalam waktu dekat.

“Dana banyak terserap ke program MBG. Itu realitas yang kita hadapi,” ujarnya.

Meski demikian, Rapidin berjanji akan tetap mendorong perbaikan infrastruktur, terutama jalan desa.

“Buat proposal, kita dorong ke provinsi. Saya tidak bisa janji, tapi akan kita perjuangkan,” katanya.

Ia juga menyatakan siap membantu secara pribadi untuk kebutuhan mendesak.

“Satu unit traktor sudah kita siapkan. Nanti bisa dipakai kelompok tani,” ujarnya.

Dalam pernyataannya, Rapidin juga menyinggung dampak kebijakan anggaran nasional yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat bawah. 

Ia bahkan mengingatkan potensi kecemburuan sosial dalam pelaksanaan program tertentu.

“Di lapangan, kita lihat masyarakat makin sulit. Karena itu, apa yang bisa saya bantu secara pribadi, akan saya lakukan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Garoga, Jannes Rumahorbo, menyebut panjang jalan rusak di wilayahnya mencapai sekitar 4.800 meter. 

Sebagian sudah diusulkan untuk perbaikan, namun belum terealisasi. “Sekitar 4.000 meter lagi masih harus dituntaskan,” ujarnya.

Pertemuan itu juga dihadiri Pastor Paroki Tomok, Pio Tarigan. 

Ia mengapresiasi kehadiran Rapidin dan rombongan.
“Kami senang dan bangga atas perhatian yang diberikan,” katanya.

Ia juga menyampaikan sejumlah kebutuhan gereja, termasuk rencana kegiatan nasional para pastor dari 23 keuskupan yang akan digelar di wilayah tersebut, serta perbaikan fasilitas gereja dan sekolah.

Baik Sorta maupun Rapidin meminta agar semua kebutuhan dituangkan dalam proposal resmi. 

Namun, keduanya kembali menegaskan bahwa realisasi tetap bergantung pada kondisi anggaran.(Jun-tribun-medan.com).