Laporan Wartawan TribunBanten.com, Muhammad Uqel

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Keterlambatan penyaluran bantuan pendidikan program sekolah gratis dari pemerintah Provinsi Banten mulai berdampak pada operasional sekolah hingga pembayaran tenaga pendidik.

Kondisi ini memicu sorotan dari berbagai pihak, termasuk pengamat kebijakan publik yang menilai adanya persoalan serius dalam tata kelola administrasi dan manajemen penyaluran anggaran.

Bantuan pendidikan sekolah gratis merupakan program unggulan atau janji politik Gubernur Banten, Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah.

Baca juga: Ombudsman Banten Soroti Layanan Samsat dan Program Sekolah Gratis di Tanah Jawara

Program sekolah gratis ditunjukan untuk  jenjang SMA, SMK, dan SKh swasta yang saat ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Pengamat kebijakan publik dan hukum, Yhannu Setyawan, menilai bahwa keterlambatan penyaluran bantuan tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem administrasi dan pengelolaan anggaran di internal pemerintah.

"Jika keterlambatan ini terus terjadi dan berdampak pada operasional sekolah serta pembayaran tenaga pendidik, maka ini menunjukkan ada persoalan mendasar dalam tata kelola administrasi dan manajemen penyaluran anggaran," ujarnya kepada TribunBanten.com, Senin, (6/4/2026).

Menurutnya, pemerintah Provinsi Banten perlu segera melakukan pembenahan menyeluruh, terutama dalam mekanisme verifikasi data penerima bantuan serta sistem distribusi anggaran.

Hal ini penting agar penyaluran bantuan dapat berjalan lebih akuntabel, tepat waktu, dan memberikan kepastian bagi sekolah penyelenggara.

Ia menegaskan, perbaikan tersebut harus menjadi prioritas agar tujuan utama kebijakan sekolah gratis tetap terjaga tanpa menimbulkan gangguan terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar.

Lebih lanjut, Yhannu menyebut kondisi ini sebagai dua realitas dalam kebijakan publik yang harus dipahami secara objektif dan proporsional.

Di satu sisi, program sekolah gratis merupakan terobosan kebijakan yang progresif dalam memperluas akses pendidikan menengah bagi masyarakat.

Namun di sisi lain, pada level implementasi teknis, kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam aspek tata kelola administrasi dan manajemen keuangan di tingkat operasional.

"Artinya, kebijakan ini baik secara konsep, tetapi perlu penguatan serius di level implementasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara optimal oleh masyarakat," tambahnya.

Ia pun berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem yang ada, sehingga program sekolah gratis tidak hanya menjadi kebijakan populis, tetapi juga efektif dan berkelanjutan dalam mendukung kualitas pendidikan di daerah.