TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Pemerintah Kabupaten Kampar akan memberlakukan skema bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) setiap Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kampar, Riadel Fitri mengatakan, skema itu ditentukan dalam surat edaran bupati.

Materi SE telah dibahas dalam rapat bersama bupati pada Senin (6/4/2026).

WFH itu melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

"Ketentuan teknis lebih rinci dalam edaran bupati, sesuai dengan edaran Mendagri," katanya kepada Tribunpekanbaru.com, Senin sore.

Baca juga: Jangan Malah Berlibur, ASN Pemko Harus Tetap Berada di Kota Pekanbaru Selama WFH

Ia akan menyampaikan secara terbuka begitu SE bupati rampung. 

Ia menyebutkan gambaran umum isi SE.

Ada pembagian ASN yang dapat menjalankan WFH dan tetap bekerja di kantor pada Jumat.

Ia mencontohkan di Kantor BKPSDM, ASN yang ditempatkan di bagian depan (front office).

Penerapan WFH dapat dilakukan bergilir antar ASN.

"Ada pembagian. Mana yang pelayanan, tetap masuk. Seperti di BKPSDM, yang di front office pelayanan kantor. Nanti bergilir tiap Jumat," ujarnya.

Ia mengatakan, perangkat kerja dan alat komunikasi wajib aktif selama ASN di rumah.

Sehingga dapat dihubungi jika sewaktu-waktu atau mendadak diminta datang ke kantor. 

"Mereka juga wajib bikin laporan kegiatan selama WFH. Jadi bukan tidur-tidur," tandasnya.

Pelaporan itu dipantau dan dieavaluasi oleh atasan masing-masing. 

Ia menambahkan, edaran bupati juga mengatur tentang penghematan energi pada kendaraan dinas dan listrik kantor.

Intensitas perjalanan dinas akan dikurangi. 

Tujuannya agar pemakaian kendaraan dinas berkurang.

"Saat ada perjalanan, nggak boleh ramai-ramai lagi. 

Mungkin pejabat yang melakukan perjalanan, cukup didampingi dua atau tiga orang staf," katanya. (Tribunpekanbaru.com/Fernando Sihombing)