WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kanwil Kemenkum DK Jakarta melakukan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual (KI) serta penjajakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan perguruan tinggi se-Daerah Khusus Jakarta, Senin (6/4/2026).
Hal ini dilakukan sebagai upaya memperkuat ekosistem kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini melibatkan pimpinan perguruan tinggi dari berbagai kampus di Jakarta, mulai dari rektor hingga perwakilan unit penelitian dan kerja sama.
Dalam pemaparan yang disampaikan, terungkap bahwa dari total 276 perguruan tinggi di Jakarta, baru 27 yang memiliki Sentra KI atau sekitar 9,8 persen.
Selain itu, jumlah perguruan tinggi yang telah menjalin kerja sama juga masih terbatas.
Kondisi ini berbanding lurus dengan rendahnya angka pendaftaran paten dalam negeri yang baru mencapai 21 persen, jauh di bawah negara lain seperti Tiongkok dan India.
Melalui kegiatan ini, peserta diberikan pemahaman mengenai fungsi, tujuan, serta klasifikasi Sentra KI berdasarkan kapasitas sarana dan sumber daya manusia, tanpa membatasi hak dan layanan yang diberikan.
Diskusi berlangsung aktif dengan berbagai pertanyaan strategis dari perguruan tinggi, mulai dari kebutuhan pembaruan kerja sama, penyediaan template PKS, hingga mekanisme pendampingan teknis dalam pengelolaan kekayaan intelektual.
Sejumlah kampus juga menunjukkan capaian positif, seperti Universitas Bina Sarana Informatika yang mencatatkan 500 ajuan KI dalam satu tahun, serta Universitas Trisakti yang berhasil meningkatkan jumlah paten secara signifikan dalam lima tahun terakhir.
Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan pengiriman template PKS kepada seluruh perguruan tinggi, penjadwalan audiensi ke kampus yang belum memiliki Sentra KI, hingga pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen kekayaan intelektual.
Dengan langkah ini, diharapkan seluruh perguruan tinggi di Jakarta dapat segera membentuk Sentra KI dan memperkuat kolaborasi, sehingga inovasi yang dihasilkan tidak hanya berkembang, tetapi juga terlindungi dan memiliki nilai tambah bagi pembangunan nasional.
