Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Aceh dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) menyampaikan realisasi pendapatan Aceh pada Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp10,69 triliun lebih atau sekitar 100,07 persen dari target Rp 10,69 triliun.
Sedangkan belanja Aceh yang direncanakan Rp 11,16 triliun lebih, realisasinya hanya Rp 10,61 triliun lebih atau sekitar 95,07 persen.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem dalam LKPJ Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025, pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (6/4/2026).
“LKPJ ini memberikan gambaran tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dicapai selama Tahun Anggaran 2025, tidak terlepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan, khususnya segenap Pimpinan dan Anggota DPR Aceh, Forkopimda, beserta komponen masyarakat lainnya,” kata Mualem.
Dalam paripurna itu, Mualem juga merincikan perihal penerimaan pembiayaan yang diperoleh dari sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 realisasinya Rp 530,36 miliar lebih.
Sementara, rencana pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 49,02 miliar lebih, sehingga pembiayaan neto direncanakan Rp 472,26 miliar lebih, realisasinya Rp 481,33 miliar lebih atau setara 101,92 % .
Baca juga: Masjid Al-Fitrah Korem 011/Lilawangsa Salurkan 2 Ton Beras Zakat kepada Mustahik
Selain itu, pendapatan yang berasal dari Zakat,
Infak, Shadaqah dan Wakaf direncanakan Rp 91,5 miliar dan terhimpun Rp 79,85 miliar lebih atau setara 87,28 % , serta telah disalurkan Rp 107,62 miliar l lebih kepada 8 senif yang berhak menerimanya.
Mualem menyebut, bahwa capaian pembangunan Aceh selama 2025 merupakan hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan, termasuk dukungan DPR Aceh, Forkopimda, serta partisipasi masyarakat.
Ia menilai, pembangunan yang dijalankan merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan pengawasan dan sinergi bersama.
Mualem juga memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan, termasuk Indeks pembangunan manusia (IPM) Aceh yang meningkat dari 75,36 pada 2024 menjadi 76,23 pada 2025.
Persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 14,23 persen menjadi 12,23 persen, meski berpotensi meningkat kembali akibat dampak bencana.
Di samping itu, tingkat pengangguran terbuka juga turun dari 5,75 persen menjadi 5,64 persen.
Lebih lanjut, Mualem mengungkap bahwa berbagai program strategis juga telah dilaksanakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, di antaranya pembangunan rumah layak huni, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, pemberian beasiswa bagi puluhan ribu siswa, hingga pembiayaan jaminan kesehatan bagi lebih dari 1,7 juta jiwa masyarakat Aceh.
Lebih lanjut, di sektor ekonomi, Pemerintah Aceh juga mencatat realisasi investasi lebih dari Rp 9 triliun serta peningkatan aktivitas ekspor yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Mualem menegaskan bahwa seluruh program pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan pelayanan publik, pemberdayaan, serta peningkatan daya saing daerah secara berkelanjutan.
“Seluruh pelaksanaan program dan kegiatan telah diselaraskan dengan kapasitas fiskal daerah dan prinsip pengelolaan anggaran yang efektif serta akuntabel, guna memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh,” ujar Mualem.
Mualem juga mendorong seluruh pihak, khususnya DPR Aceh, untuk terus memperkuat sinergi melalui kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas demi mewujudkan Aceh yang lebih maju, Islami, dan berkelanjutan.(*)
