TRIBUNNEWS.COM - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memastikan seluruh pemerintah daerah (pemda) di wilayah timur Indonesia menerapkan kebijakan transformasi budaya kerja bagi aparatur sipil negara (ASN).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemda.

Hal itu disampaikan Ribka usai rapat sosialisasi kebijakan work from home (WFH) di lingkungan pemda wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua yang berlangsung secara virtual dari kantor pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Berdasarkan hasil rapat, seluruh pemda di kawasan Indonesia timur telah mengetahui kebijakan pelaksanaan transformasi budaya kerja bagi ASN, termasuk WFH.

Kebijakan tersebut akan diimplementasikan secara serentak setiap hari Jumat sebagai bagian dari transformasi budaya kerja.

Baca juga: Pimpin Rapat Evaluasi RSUD Yowari, Wamendagri Ribka Haluk Dorong Transformasi Layanan

Pelaksanaan WFH perdana yang semula direncanakan pada Jumat (3/4/2026) mengalami penyesuaian karena bertepatan dengan perayaan keagamaan. Oleh karena itu, implementasi efektif dimulai pada Jumat (10/4/2026).

"Pelaksanaannya jatuh pada minggu ini, yaitu tepat tanggal 10 hari Jumat. Itu diimbau kepada semua pemda di seluruh Indonesia, termasuk yang ada di wilayah timur Indonesia ini, secara masif dan sudah harus dilaksanakan," ujar Ribka dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Selasa.

Menurut Ribka, kebijakan WFH tidak hanya bertujuan mengubah pola kerja, tetapi juga mendorong efisiensi dari sisi energi maupun fiskal.

Sejumlah daerah bahkan sudah lebih dulu menerapkan pola kerja serupa, salah satunya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara yang mendapat apresiasi dari Ribka atas inisiatif tersebut.

Untuk mendukung pelaksanaannya, Ribka mengingatkan agar pemda memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, seperti sistem absensi elektronik dan aplikasi pendukung lainnya. Pelaksanaan kebijakan ini juga akan dievaluasi dalam kurun waktu dua bulan.

Baca juga: Tinjau Pelayanan RSUD Yowari, Wamendagri Ribka Haluk Dorong Perbaikan Layanan dan Manajemen

Meski bekerja dari rumah, Ribka menekankan pentingnya menjaga produktivitas ASN. Menurutnya, WFH bukan berarti menurunkan kinerja, melainkan tetap harus menjaga disiplin dan tanggung jawab sebagai ASN.

"Yang paling penting dari WFH ini adalah produktivitas kinerja jangan sampai menurun," terangnya.

Keberhasilan kebijakan ini, lanjut Ribka, sangat bergantung pada kesadaran dan integritas ASN dalam menjalankan tugasnya.

Pendekatan berbasis etika dan tanggung jawab pribadi, menurutnya, menjadi kunci utama dalam pelaksanaan kebijakan itu.

Baca juga: Kunjungi Panti Tresna Werdha, Wamendagri Ribka Haluk Pastikan Perhatian Pemerintah bagi Lansia