SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta Panggil Siswa yang Mengaku Dilengserkan dari Ketua OSIS Usai Tolak MBG
jonisetiawan April 07, 2026 05:38 PM

 

TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, sebuah video pengakuan siswa mendadak memicu kegaduhan.

Narasi yang dibangun terdengar kuat dan mengundang simpati, namun ketika ditelusuri lebih dalam, fakta yang terungkap justru menghadirkan cerita berbeda.

Sekolah Panggil Siswa Usai Video Viral

SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta memanggil seorang siswa yang viral di platform X setelah mengaku dilengserkan dari jabatan Ketua OSIS karena menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca juga: Pemasok Susu MBG Bongkar Borok SPPG Protomulyo, Pembayaran Seret: Setiap Ditagih Selalu Jawab Besok!

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Muflikh Najib, menyampaikan bahwa pihak sekolah telah meminta klarifikasi langsung dari siswa tersebut terkait isi pernyataannya dalam video.

“Kami sampaikan permasalahan ini sedang kami dalami terkait motifnya apa, tujuannya apa,” ujar Muflikh saat ditemui di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Senin (6/4/2026).

Klaim Ketua OSIS Disebut Tidak Sesuai Fakta

Dalam penelusuran awal, pihak sekolah menemukan adanya ketidaksesuaian antara pengakuan siswa dan kondisi sebenarnya.

"Karena, memang bahasa kami ini meresahkan, jujur Mas Bayu bukan ketua OSIS atau ketua IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah)," tambahnya.

Muflikh menjelaskan bahwa siswa yang bersangkutan saat ini berada di kelas 12, sementara kepengurusan OSIS atau IPM di sekolah tersebut diisi oleh siswa kelas 11. Dengan demikian, klaim sebagai Ketua OSIS dinilai tidak berdasar.

POLEMIK MBG - (Ilustrasi)
POLEMIK MBG - (Ilustrasi) SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta memanggil siswa yang viral karena mengaku dilengserkan dari Ketua OSIS usai menolak program MBG untuk mendalami motif dan kebenaran pernyataannya. (Instagram @badangizinasional.ri)

Riwayat Organisasi Diungkap

Lebih lanjut, pihak sekolah mengungkap bahwa siswa tersebut memang pernah terlibat dalam organisasi saat kelas 10, namun tidak berlanjut.

Saat menginjak kelas 11, yang bersangkutan justru tidak aktif dalam organisasi apa pun.

“Ketika kami tanya, anaknya sendiri berkata itu bohong,” imbuh Muflikh.

Baca juga: Jawaban Kepala BGN Soal Isu Pemborosan Motor Listrik: Ini Bagian dari Perencanaan Anggaran

Proses Pendalaman Masih Berjalan

Meski demikian, pihak sekolah belum menutup kasus ini. Proses pendalaman masih terus dilakukan untuk mengetahui latar belakang pembuatan video tersebut.

"Masalahnya jadi panjang dan lebar, kami belum selesai mendalaminya karena posisinya sedang ujian," lanjutnya.

Dugaan Keterlibatan Pihak Luar

Sekolah juga menelusuri kemungkinan adanya pihak luar yang turut memengaruhi pembuatan video tersebut.

“Saya kurang tahu, kaya kumpul-kumpul kurang tahu juga. Cuma saya dapat informasi itu salah satunya adalah demisioner BEM UGM,” ucap Muflikh.

Baca juga: Bedah Performa Motor Listrik yang Diklaim Jadi Kendaraan Operasional Kepala SPPG, Anggaran Rp1,2 T

Program MBG Juga Diluruskan

Selain soal jabatan OSIS, pihak sekolah juga membantah narasi yang menyebut program MBG sudah berjalan sejak tahun sebelumnya di sekolah tersebut.

Muflikh menegaskan bahwa program itu baru diterima pada tahun ini.

“Tahun ini Mas B*** kan kelas 12, organisasi yang memegang kelas 11.

Berarti tahun sebelumnya Mas B*** tidak jadi apa-apa, kita belum pernah dapat MBG jadi apa yang disampaikan tidak benar semuanya,” tegasnya.

Awal Mula Video Viral

Sebelumnya, video yang beredar menampilkan seorang siswa yang mengaku dikudeta dari jabatan Ketua OSIS setelah menyuarakan penolakan terhadap program MBG.

“Aku waktu itu mengajak teman-teman yang menolak MBG hanya karena tidak efektif dan hanya proyek untuk mengalihkan dana itu ke guru-guru kita," ujar siswa dalam video.

"Terutama honornya, yang masih gajinya di bawah satu juta. Nah, dalam proses perjuangan itu tiba-tiba oknum BGN mendesak untuk aku mundur,” lanjutnya.

Antara Narasi dan Realitas

Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana sebuah narasi di media sosial dapat dengan cepat membentuk opini publik, meskipun belum tentu sejalan dengan fakta di lapangan.

Di satu sisi, suara kritis memang penting dalam ruang demokrasi. Namun di sisi lain, akurasi informasi tetap menjadi fondasi utama agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan.

Kini, publik menanti hasil akhir penelusuran pihak sekolah apakah ini sekadar kesalahpahaman, atau ada faktor lain yang lebih kompleks di baliknya.

***

(TribunTrends/Kompas)

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.