SURYA.co.id, LAMONGAN – Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah daerah mulai menyusun strategi terpadu untuk mengantisipasi dampak musim kemarau 2026.
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga swasembada pangan nasional sekaligus memperkuat penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang diperkirakan meningkat pada tahun ini.
Kabupaten Lamongan yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional ikut terlibat aktif dalam penyusunan strategi tersebut.
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi menghadiri langsung Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Bencana Musim Kemarau Jawa Timur Tahun 2026 yang digelar di Dyandra Convention Center, Selasa (7/4/2026).
Rakor tersebut menjadi forum penting untuk menyatukan langkah seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga instansi teknis terkait.
Fokus utama pembahasan adalah bagaimana menghadapi potensi kemarau panjang yang diprediksi akan berdampak terhadap sektor pertanian, ketersediaan air, hingga meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan.
Dikatakan Kaji Yes, dalam rakor disampaikan bahwa fenomena El Nino diperkirakan kembali memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia pada 2026.
Dampaknya, curah hujan di sejumlah wilayah diprediksi turun antara 20 hingga 40 persen dibanding kondisi normal.
Penurunan curah hujan tersebut diperkirakan mulai terasa sejak pertengahan tahun, dengan puncak kekeringan diprediksi terjadi pada Agustus hingga September 2026.
Kondisi itu dinilai berpotensi mengganggu produktivitas pertanian, terutama di daerah-daerah yang bergantung pada pasokan air hujan dan irigasi terbatas.
Karena itu, pemerintah diminta tidak menunggu hingga musim kemarau datang, melainkan mulai melakukan langkah antisipasi sejak sekarang.
Salah satu strategi utama yang mulai disusun adalah melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan secara lebih rinci.
"Pemetaan tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan daerah mana yang membutuhkan prioritas penanganan, baik dalam penyediaan air, bantuan sarana produksi pertanian, maupun dukungan mitigasi bencana, " kata Yuhronur.
Selain pemetaan, pemerintah juga akan memperkuat sistem peringatan dini agar potensi kekeringan dan gangguan hidrometeorologi dapat diketahui lebih cepat.
Dengan sistem peringatan dini yang lebih baik, pemerintah daerah diharapkan dapat segera mengambil tindakan ketika mulai terjadi penurunan pasokan air atau ancaman gagal panen.
Di sektor sumber daya air, pemerintah mulai menyiapkan berbagai langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan air yang tersedia.
Di antaranya melalui rehabilitasi jaringan irigasi yang mengalami kerusakan, pembangunan dan perbaikan embung, serta optimalisasi sumur air di wilayah-wilayah pertanian.
"Pemanfaatan pompanisasi dan irigasi perpompaan juga menjadi bagian dari strategi yang diprioritaskan, " tambahnya.
Langkah tersebut dipandang penting karena dapat membantu mengalirkan air ke lahan pertanian yang sulit dijangkau saluran irigasi konvensional.
Dengan pompanisasi, lahan pertanian yang mulai mengalami kekeringan tetap dapat memperoleh suplai air sehingga tanaman tidak mengalami gagal tumbuh.
Selain memastikan ketersediaan air, pemerintah juga menyiapkan strategi untuk menjaga produktivitas pertanian tetap tinggi.
Salah satunya melalui percepatan masa tanam.
Petani didorong untuk memanfaatkan sisa air hujan yang masih tersedia sebelum memasuki puncak kemarau.
Percepatan tanam dinilai penting agar tanaman dapat dipanen sebelum kekeringan mencapai titik terparah.
Tidak hanya itu, penggunaan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan juga mulai disiapkan.
Varietas tersebut diharapkan mampu bertahan meski suplai air berkurang, sehingga hasil produksi pertanian tidak mengalami penurunan drastis.
"Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada ketersediaan alat dan mesin pertanian atau alsintan, " katanya.
Penambahan alsintan dilakukan untuk mendukung percepatan masa tanam sekaligus meningkatkan efisiensi produksi.
Dengan dukungan alat pertanian yang memadai, proses pengolahan lahan hingga panen diharapkan dapat berlangsung lebih cepat.
Di sisi lain, koordinasi lintas sektor juga terus diperkuat.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait mulai menyusun pola distribusi air irigasi agar penggunaannya lebih merata dan tepat sasaran.
Pengaturan distribusi air menjadi penting karena pada musim kemarau volume air yang tersedia cenderung terbatas.
Karena itu, perlu ada pengaturan agar pasokan air tetap dapat menjangkau lahan pertanian yang menjadi prioritas produksi pangan.
Selain sektor pertanian, rakor juga membahas langkah-langkah penanganan bencana yang berpotensi muncul selama musim kemarau.
Sinergi antar lembaga diperkuat untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, hingga gangguan hidrometeorologi lainnya.
Pemerintah menyiapkan kemungkinan operasi modifikasi cuaca apabila kondisi kekeringan semakin parah.
Operasi tersebut diproyeksikan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan peluang hujan di daerah-daerah yang mengalami kekeringan ekstrem.
Selain itu, dukungan sarana operasi udara juga mulai disiapkan untuk pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Langkah tersebut penting mengingat musim kemarau panjang sering kali diikuti meningkatnya potensi karhutla di sejumlah wilayah.
Sistem pompanisasi untuk mengairi lahan terdampak kekeringan juga dipersiapkan sebagai bagian dari penanganan darurat.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan, berbagai strategi yang disusun tersebut sangat penting untuk menjaga stabilitas produksi pangan di tengah tantangan perubahan iklim.
Pria yang akrab disapa Pak Yes itu menegaskan bahwa Kabupaten Lamongan akan menerapkan berbagai langkah tersebut karena memiliki peran penting sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional.
Menurutnya, kesiapan sejak dini menjadi kunci agar dampak musim kemarau tidak sampai menurunkan produksi pertanian di Lamongan.
“Upaya ini tidak hanya untuk mitigasi bencana, tetapi juga memastikan produksi pertanian tetap optimal sehingga swasembada pangan dapat terjaga secara berkelanjutan,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk memastikan seluruh program antisipasi dapat berjalan tepat waktu.
Mulai dari penyediaan air, dukungan alsintan, percepatan tanam, hingga penyiapan sarana penanganan bencana akan diselaraskan dengan kebutuhan di lapangan.
Melalui strategi yang terintegrasi tersebut, pemerintah berharap seluruh daerah di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Lamongan, dapat lebih siap menghadapi musim kemarau 2026.
Tidak hanya menjaga ketahanan pangan, langkah tersebut juga diharapkan mampu melindungi masyarakat dari risiko bencana hidrometeorologi yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung.
