TRIBUNKALTENG.COM - Kabar terbaru perang Iran vs Amerika. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melontarkan pernyataan yang mengejutkan di tengah eskalasi konflik dengan Iran.
Ya, Donald Trump menyebut orang Iran dengan kata kasar, bahkan istilah yang terucap memicu kecaman luas dari komunitas internasional.
Baca juga: UPDATE Perang Iran vs Amerika Hari ini, Militer Israel Gencar Serangan Udara Efek Reaksi Trump
Nah, Ucapan tersebut dinilai memperkeruh ketegangan yang sudah tinggi akibat konflik militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel.
Pernyataan itu disampaikan pada 6 April 2026, saat Trump menanggapi kritik terhadap ancamannya untuk menyerang infrastruktur sipil Iran.
Ditanya apakah ia khawatir serangan terhadap infrastruktur dikategorikan sebagai kejahatan perang, ia menjawab: “Saya tidak khawatir tentang itu.”
“Anda tahu apa kejahatan perang?” lanjutnya. “Kejahatan perang adalah membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. Mereka adalah binatang."
Ucapan tersebut muncul bersamaan dengan meningkatnya tekanan militer dan diplomatik dari Washington terhadap Teheran.
Donald Trump bahkan mengeluarkan ultimatum agar Iran membuka kembali Selat Hormuz dan menghentikan program nuklirnya.
Ia juga memperingatkan bahwa Amerika Serikat mampu menghancurkan Iran dalam waktu singkat jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi.
Serangan ke Fasilitas Sipil Iran
Gelombang serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran kembali memuncak pada Senin (6/4/2026), sehari sebelum tenggat waktu yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump.
Serangan tersebut menyasar kompleks petrokimia utama Iran, termasuk fasilitas Marvdasht yang dioperasikan Shiraz Petrochemical Company.
Serangan juga menghantam fasilitas Jam dan Damavand di kompleks petrokimia South Pars, Asaluyeh.
Akibatnya, terjadi pemadaman listrik luas yang memaksa penghentian produksi di kawasan industri strategis tersebut.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa angkatan udara Israel “telah menyerang dengan kekuatan penuh fasilitas petrokimia terbesar di Iran, yang bertanggung jawab atas sekitar 50 persen produksi petrokimia negara itu.” Pernyataan ini menegaskan bahwa serangan dilakukan secara sistematis terhadap jantung ekonomi Iran.
Sehari sebelumnya, Trump mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik dan jembatan di Iran jika Teheran tidak membuka Selat Hormuz.
“Selasa akan menjadi Hari Pembangkit dan Hari Jembatan, semua dalam satu di Iran. Buka selat itu, atau kalian akan hidup dalam neraka,” kata Trump dalam pernyataan kerasnya.
Serangan terhadap infrastruktur sipil Iran bukanlah yang pertama. Sebelumnya, Bandar Imam, kompleks petrokimia terbesar kedua di Iran, juga menjadi sasaran. Iran merespons dengan menyerang zona industri Neot Hovav di Negev, Israel, pada 5 April.
Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) memperingatkan bahwa setiap agresi terhadap target non-militer akan dibalas dengan serangan lebih luas. “Jika serangan terhadap target sipil diulang, fase kedua operasi akan lebih destruktif,” tegas IRGC.
Incar Institusi Pendidikan
Selain fasilitas energi, serangan gabungan AS-Israel juga menyasar institusi pendidikan. Duta Besar Iran untuk PBB, Saeed Iravani, mengecam serangan terhadap Universitas Teknologi Sharif dan sebagian Universitas Shahid Beheshti. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai “kejahatan perang dan terorisme negara.”
Dalam surat resmi kepada Sekjen PBB António Guterres dan Presiden Dewan Keamanan PBB Jamal Fares Alrowaiei, Iravani menegaskan bahwa serangan terhadap universitas adalah pelanggaran berat hukum humaniter internasional.
Ia menuntut komunitas internasional segera bertindak dan meminta pertanggungjawaban penuh atas agresi tersebut.
Iran menilai penghancuran fasilitas akademik sebagai upaya sistematis untuk melumpuhkan kapasitas intelektual dan masa depan teknologi bangsa.
“Target terhadap universitas adalah pesan jelas untuk mematikan otak dari kemajuan Iran,” ujar seorang pejabat keamanan regional.
Iran Pasang Syarat!
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh pejabat Kantor Presiden Iran, Mehdi Tabatabai.
Dalam pernyataan resminya, pejabat Iran menegaskan bahwa akses penuh Selat Hormuz tidak akan diberikan tanpa adanya jaminan kompensasi mencakup penggunaan sebagian pendapatan dari biaya transit kapal untuk menutup kerugian akibat perang.
Dengan kata lain, setiap kapal yang melintas nantinya akan berkontribusi secara finansial dalam pemulihan infrastruktur dan ekonomi Iran yang terdampak konflik.
Langkah ini juga diiringi dengan usulan pembentukan sistem hukum baru dalam pengelolaan Selat Hormuz, yang memungkinkan Iran mengatur aliran kapal sekaligus menarik biaya sebagai bentuk “kompensasi tidak langsung”.
Kebijakan tersebut mencerminkan perubahan pendekatan Teheran, dari sekadar respons militer menjadi strategi tekanan ekonomi terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas perang.
“Selat Hormuz hanya akan dibuka kembali apabila sebagian dari pendapatan transit digunakan untuk mengganti semua kerusakan yang disebabkan oleh perang,” ujar Tabatabai dikutip dari Daily Sabah.
Adapun penolakan Iran untuk membuka selat tanpa kompensasi didasari oleh besarnya kerugian yang dialami selama konflik berlangsung.
Serangan militer yang terjadi sejak akhir Februari menyebabkan kerusakan infrastruktur, korban jiwa, serta gangguan besar terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Dalam pandangan Teheran, pembukaan jalur strategis tanpa imbalan dinilai akan merugikan posisi tawar mereka dalam negosiasi internasional.
Selain faktor ekonomi, kebijakan ini juga mencerminkan sikap politik Iran yang menolak tunduk pada tekanan eksternal.
Teheran menilai bahwa pembukaan Selat Hormuz harus menjadi bagian dari kesepakatan yang lebih luas, termasuk penghentian konflik secara permanen dan jaminan keamanan di kawasan.
Ancaman Iran juga Mengarah ke Laut Merah
Selain ancaman di Selat Hormuz, ketegangan di kawasan Timur Tengah terus menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan.
Dalam pernyataan terbaru, Teheran juga mengisyaratkan potensi ancaman terhadap jalur pelayaran strategis lain di kawasan, termasuk wilayah Laut Merah.
Peringatan tersebut disampaikan oleh Ali Akbar Velayati, penasihat kebijakan luar negeri yang memiliki pengaruh besar dalam lingkar kekuasaan Iran.
Ia menegaskan bahwa jika Amerika Serikat dan Israel meningkatkan serangan militer, maka jalur pelayaran penting di luar Selat Hormuz juga berpotensi menjadi sasaran.
Salah satu titik yang disebut berisiko adalah Selat Bab al-Mandab, pintu masuk utama menuju Laut Merah yang menghubungkan jalur perdagangan global ke Terusan Suez.
Jalur ini merupakan salah satu rute vital distribusi energi dunia, sehingga setiap gangguan berpotensi memicu dampak luas terhadap stabilitas ekonomi internasional.
Ancaman terhadap kawasan Laut Merah memperluas dimensi konflik yang sebelumnya terfokus di Teluk Persia.
Para pengamat menilai, jika jalur Bab al-Mandab turut terganggu, maka tekanan terhadap rantai pasok global akan semakin besar, mengingat jalur ini menjadi penghubung utama antara Asia, Timur Tengah, dan Eropa.
Di sisi lain, pernyataan keras juga datang dari Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Dalam unggahannya di media sosial, ia menegaskan bahwa tindakan militer yang disebutnya sebagai “kejahatan perang” tidak akan menghasilkan solusi.
Ghalibaf menekankan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah dengan menghormati hak-hak rakyat Iran serta menghentikan eskalasi yang dinilai berbahaya.
Ia juga memperingatkan bahwa langkah-langkah yang dianggap ceroboh dapat memicu konflik yang lebih luas dan berpotensi “membakar seluruh kawasan”.
Pernyataan ini mempertegas posisi Iran yang siap merespons setiap peningkatan tekanan militer dengan langkah yang lebih luas secara geografis.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa konflik yang berlangsung kini berpotensi meluas melampaui satu wilayah strategis, dan dapat mengancam beberapa jalur utama perdagangan global sekaligus.
Jika situasi terus memburuk, dampaknya tidak hanya dirasakan di Timur Tengah, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi dan keamanan dunia.
(Tribunnews.com / tribunkalteng)
