TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), H. Bahktiar, Lc., MA, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepri Tahun 2026 yang digelar di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin (6/4/2026).

Forum ini diselenggarakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Dalam kesempatan tersebut, Bahktiar menegaskan bahwa RKPD 2027 harus menjadi instrumen strategis yang mampu menjawab tantangan global sekaligus memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat secara nyata.

"Tema dan prioritas RKPD 2027 harus menjadi arah nyata pembangunan yang berkelanjutan, terintegrasi, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat," ujar Bakhtiar di sela-sela acara.

Politisi ini juga memberikan catatan khusus mengenai pentingnya penguatan jaring pengaman sosial.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih progresif dalam menjamin kesejahteraan pekerja di sektor non-formal yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

“Kami memberikan perhatian pada jaminan ketenagakerjaan bagi nelayan, petani, dan pekerja informal, serta insentif bagi perangkat desa dan kader masyarakat,” tegasnya.

Acara yang dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah dan pusat ini juga menjadi ajang pemaparan capaian kinerja Provinsi Kepri.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengungkapkan bahwa prevalensi stunting di Kepulauan Riau berhasil ditekan hingga angka 15 persen.

Selain itu, cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencapai 98,43 persen membawa Kepri meraih penghargaan UHC kategori Pratama.

Apresiasi senada disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, secara virtual.

Ia memuji kinerja ekonomi Kepri tahun 2025 yang tumbuh 7,89 persen (peringkat keempat nasional) dengan inflasi terkendali di angka 3,54 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri juga mencatatkan angka tinggi sebesar 80,53.

Musrenbang ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura, Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan, para pimpinan dan anggota DPRD, Bupati/Wali Kota se-Kepri, serta tokoh masyarakat.

Di akhir acara, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota atas capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024, sebagai bentuk apresiasi atas tata kelola keuangan yang akuntabel.

Kegiatan ini diharapkan mampu menyelaraskan visi pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menjaga kesinambungan program hilirisasi dan infrastruktur yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat luas. (*)