Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan pemerataan akses menjadi kunci menangani kemiskinan di tengah krisis global.
Ia menilai konflik geopolitik di Timur Tengah dapat menjadi ancaman serius bagi upaya penurunan angka kemiskinan di Indonesia akibat melonjaknya harga energi dari gangguan perdagangan global.
"Demokratisasi uang, demokratisasi akses, dan demokratisasi aset menjadi skema target penurunan kemiskinan hingga 4,5 persen di tahun 2029. Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi bagian dari demokratisasi akses itu," katanya dalam siniar bersama ANTARA di Jakarta, Selasa.
Ia mengemukakan demokratisasi uang digunakan untuk mengonsolidasi aset yang dikembangkan dengan membuka akses pasar, teknologi, dan pengetahuan.
"Programnya meliputi MBG, Kopdes, kampung nelayan, dan pembangunan rumah untuk masyarakat miskin. Ini bukan pekerjaan satu malam saja dan tidak bisa dinilai dari satu kicauan di media sosial atau foto," ujar dia.
Di tengah krisis global, kata dia, ada kemungkinan pemerintah akan melakukan perubahan prioritas anggaran yang berpotensi berdampak pada pengentasan kemiskinan.
"Pemerintah dapat mengalihkan sebagian anggaran ke sektor pertahanan untuk menjaga stabilitas nasional. Jika hal itu terjadi, sejumlah program sosial yang berperan dalam pengurangan kemiskinan seperti bantuan sosial atau intervensi pangan seperti MBG berisiko terdampak," katanya.
Eskalasi konflik, ujar dia, dapat mendorong kenaikan harga BBM yang berdampak langsung pada biaya hidup masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
Selain itu, terganggunya jalur perdagangan global berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok, yang pada akhirnya memperbesar risiko bertambahnya jumlah penduduk miskin.
"Karena itu, supaya konflik tidak membesar, Presiden Prabowo Subianto sering melakukan perjalanan diplomasi ke berbagai negara yang berada di kubu konflik berbeda. Pak Prabowo mencoba menjembatani agar konflik tidak menjadi seperti tawuran," ucap Budiman.
Menurutnya, Presiden sebagai kepala keluarga dari suatu rumah tangga terus melakukan diplomasi untuk meredam potensi konflik, dengan membangun kekuatan dan ketahanan nasional dari dalam negeri.
"Bukan diplomasi untuk gagah-gagahan, melainkan untuk meredam api konflik agar masyarakat tenang, karena kalau krisis ekonomi muncul, siapa yang paling terdampak? Pasti masyarakat menengah ke bawah, seperti petani dan nelayan," kata Budiman.
