SURYA.co.id – Bayangkan suasana pagi di pangkalan gas.
Emak-emak sudah mengantre membawa tabung kosong, pedagang gorengan bersiap membuka lapak.
Namun kali ini, membeli elpiji 3 kg tak lagi cukup dengan membawa KTP.
Setiap pembeli harus hadir langsung dan menempelkan sidik jari, bahkan mungkin retina mata, untuk bisa membawa pulang “gas melon”.
Skenario ini mencuat setelah Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan sistem verifikasi biometrik untuk penyaluran subsidi LPG 3 kg.
Tujuannya memang jelas: menekan kebocoran subsidi.
Namun di sisi lain, bayangan antrean macet, alat error, hingga ribetnya transaksi mulai menghantui benak masyarakat kecil, terutama emak-emak dan pelaku UMKM.
Menurut Said, sistem berbasis data seperti NIK atau KTP masih memiliki celah.
Salah satunya, praktik “titip beli” yang membuat subsidi tidak tepat sasaran.
“Yang diperlukan justru adalah subsidi Elpiji 3 kg itu harus tepat sasaran, targeted,” ujar Said, dikutip SURYA.co.id dari Kompas.com.
Ia mendorong penggunaan verifikasi biometrik sebagai solusi yang lebih ketat.
“Caranya bukan sekadar semata-mata pemerintah punya data sentral, tetapi juga lakukanlah berulang kali saya bolak-balik (sarankan) dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung elpiji 3 kg,” kata dia.
Dari sisi anggaran, Banggar DPR menilai kebijakan ini bisa memangkas jumlah penerima subsidi secara signifikan.
“Karena hitungan kami dari 8,6 juta kalau mau tepat sasaran, targeted, tidak sia-sia menghambur-hamburkan anggaran, elpiji 3 kilo tabung 3 kg itu hanya 5,4 juta cukup dari 8,6 yang ada di pagu,” tutur Said.
Artinya, ada potensi penghematan besar yang sedang dibidik pemerintah dari kebijakan ini.
Di balik niat baik tersebut, muncul pertanyaan besar: apakah semua warga siap dengan sistem biometrik?
Beberapa kelompok justru berpotensi paling terdampak:
1.Sidik Jari Rusak
Buruh bangunan, petani, hingga nelayan sering memiliki sidik jari yang aus atau sulit terbaca. Risiko gagal scan bisa menjadi hambatan utama.
2. Lansia
Banyak lansia mengalami penurunan kualitas sidik jari atau kesulitan mengikuti prosedur teknologi. Apakah mereka harus tetap datang sendiri ke pangkalan?
3. Kehadiran Fisik Wajib
Sistem ini berpotensi menghapus praktik “titip beli”. Padahal selama ini, fleksibilitas tersebut membantu warga yang sakit, sibuk, atau bekerja.
Dalam konteks ini, kebijakan bisa berubah dari solusi menjadi beban baru jika tidak dirancang inklusif.
Jika diterapkan, berikut potensi masalah yang bisa terjadi di lapangan:
Situasi ini berisiko mengganggu aktivitas harian masyarakat, terutama yang bergantung pada LPG untuk usaha kecil.
Di sisi lain, pemilik pangkalan gas juga menghadapi tantangan besar.
Mereka bukan hanya menjual, tetapi juga harus mengoperasikan perangkat teknologi.
Pertanyaan yang muncul:
Tanpa kesiapan infrastruktur, kebijakan ini berpotensi menimbulkan gesekan baru di tingkat akar rumput, terutama saat sistem mengalami gangguan dan warga tidak bisa membeli gas.
Wacana ini juga muncul di tengah perdebatan soal subsidi energi. Said menegaskan penolakan terhadap pengurangan subsidi BBM.
“Kalau subsidi BBM dikurangi kami enggak setuju,” tegasnya.
Ia menyarankan penyesuaian dilakukan pada BBM non-subsidi.
“Kalau mau diotak-atik yang sudah dijual di pasar dengan harga keekonomian, itu lebih make sense. Itu pun harus dihitung dampak inflatoirnya, inflasinya, karena begitu sekali naikkan kemana-mana,” jelas Said.
Sementara itu, mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, justru memiliki pandangan berbeda.
"Kita minta bahwa agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga," kata Jusuf Kalla.
Ia juga menilai subsidi besar berpotensi meningkatkan utang negara.
"Dia akan (menciptakan) jalan macet jalan karena murah BBM. Di samping itu subsidi akan meningkat terus. Nah, kalau meningkat terus maka utang naik terus," ucap JK.
Meski berpotensi menuai protes, ia optimistis masyarakat bisa menerima jika dijelaskan dengan baik.
"Pengalaman saya 20 tahun memang kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, rakyat akan menerima," jelasnya.
