TRIBUN-MEDAN.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak akan membeli motor listrik seharga Rp 42 juta lagi pada tahun 2026 ini.

Purbaya menjelaskan, 21.000 unit motor listrik berlogo BGN dibeli dengan memakai anggaran 2025.

"Iya anggaran tahun lalu, tahun ini enggak ada. Kita pastikan enggak ada, tahun lalu. Waktu itu mungkin keburu lewat itu maka kita berhentiin," ujar Purbaya, Rabu (8/4/2026).

"Kita baru tahu belakangan, sudah dipotong anggarannya kalau enggak salah, saya harus tanya dirjen anggaran lagi," sambungnya.

Menurut Purbaya, ketika dirinya tahu perihal anggaran pembelian motor listrik tersebut, dia langsung memotongnya. "Ketika tahu, saya potong anggarannya," tegasnya.

Sehingga, pada tahun 2026 ini, Purbaya menegaskan BGN tidak memiliki anggaran untuk membeli motor listrik lagi. 

"Ya kan (21.000 motor listrik pakai) anggaran tahun lalu, pasti sudah bayar mereka itu. Tanya saja ke Ketua BGN gimana statusnya," imbuh Purbaya. 

Penjelasan Kepala BGN

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan, pengadaan unit-unit sepeda motor listrik tersebut milik BGN untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis, khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dadan menyebutkan, sejumlah sepeda motor berlogo BGN itu sebagai bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025. 

"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujar Dadan dalam keterangan pers, Selasa (7/4/2026).

Dadan mengatakan, proses realisasi pengadaan motor itu dilakukan secara bertahap dimulai pada Desember 2025.

Masyarakat diminta untuk memahami bahwa pengadaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan kelancaran pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia. 

Pesan 25.000 unit motor

Meski membenarkan adanya pengadaan sepeda motor listrik, Dadan membantah jumlahnya yang disebut-sebut mencapai 70.000 itu.

Dadan mengatakan, realisasi jumlah unit sepeda motor listrik untuk Kepala SPPG sebanyak 21.801 dari yang dipesan 25.000 unit.

"Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025," sebut Dadan. 

Namun, Dadan memastikan bahwa motor tersebut hingga saat ini belum didistribusikan kepada setiap Kepala SPPG. Sebab, kendaraan yang dibeli menggunakan anggaran itu harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan.

"Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan," ujar dia.

Diketahui, isu sepeda motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang jadi perbincangan warganet.

Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @NOVIR007 pada Senin (6/4/2026), dinarasikan bahwa terdapat 70.000 unit sepeda motor khusus untuk wilayah Jawa Barat.

Publik pun mempertanyakan terkait pengadaan serta peruntukan kendaraan tersebut bagi program MBG.

Berikut sebagian komentar netizen di media sosial yang dirangkum Tribun-medan.com:

@sukardi sarmi: realisasi 21.800 unit @ 42 juta = 915 miliar. Menghabiskan anggaran akhir tahun. inilah program MBG yg dibanggakan oleh presiden. Pemborosan terus menerus. Menghambur-hamburkan uang negara.

@Dian Ajja: Enak benar jd karyawan SPPG, segala pasilitas tersedia,padahal sampai sekarang hasilnya sedikitpun belum terlihat manfaatnya bagi anak anak, yg sdh terlihat pemerintah hanya menghambur hamburkan dana yg cukup besar, sementara kesejahteraan pendidiknya diabaikan, tunggu akan kehancuran pendidikan kita.

@Winan Neti: Tender dan cun lagi mantap.

@Mar: Efisiensinya mana? semua proyek tuh.

@Zaky Alathas: Penyimpangan-penyimpangan terus berlanjut pada program ini. Bukannya anda fokus kepada peningkatan kualitas makanan, agar tidak ada lagi kasus keracunan, anggaran yang tersedia justru lebih dioptimalkan untuk kesejahteraan kalian saja.

@Yohanis Don Bosko: Kata menteri keuangan thn 2025 hal ini belum disetujui. kok dibeli juga?? makin nggak percaya sama pengelolaan negeri ini... Aparat penegak hukum kenapa diam saja?

(*/Tribun-medan.com)

Baca juga: Pengakuan Menkeu Purbaya Kecolongan Pengadaan 21.800 Motor oleh BGN untuk Program MBG

Baca juga: Menkeu Purbaya Pastikan Tak Kasih Lagi Beli Motor Listrik Rp 42 Juta di 2026, Potong Anggaran BGN