TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, cadangan bahan bakar gas atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) nasional sempat berada di level kritis, yakni tidak sampai 10 hari pada 4 April 2026 lalu.

Kondisi tersebut, menurut Bahlil, sempat membuatnya pusing lantaran ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang masih sangat tinggi.

Baca juga: Di Tengah Ketegangan Selat Hormuz dan Dinamika Energi Global, Masyarakat Diajak Perkuat Persatuan

"LPG kita itu 75 persen kita impor. Dari total konsumsi LPG kita 8,5 juta ton, produksi kita itu tidak lebih dari 1,6 juta. Jadi itu yang menjadi impor itu yang bikin saya pusing tidurnya agak repot. Nah, di tanggal 4 kemarin cadangan LPG kita itu tidak sampai 10 hari," kata Bahlil dalam acara Silaturahmi dan Halalbihalal Keluarga Besar Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Bahlil menjelaskan, idealnya cadangan operasional LPG nasional harus berada di atas minimal 10 hari untuk menjamin keamanan konsumsi masyarakat. 

Pemerintah, kata dia, melakukan langkah cepat dengan melakukan negosiasi pasokan kargo gas dari beberapa negara sahabat.

Langkah tersebut melibatkan diplomasi energi dengan Jepang, Australia, hingga Brunei Darussalam untuk memastikan kargo LPG segera masuk ke perairan Indonesia.

Baca juga: Prabowo Buka Suara soal Krisis Timur Tengah: Harga Energi Naik, Tapi Indonesia Masih Aman

"Tetapi alhamdulillah kita mampu mengarahkan beberapa kargo kita ya. Negosiasi dengan Jepang dapat, kemudian Australia dan Brunei Darussalam," ujar Ketua Umum Partai Golkar ini.

Bahlil memastikan, berkat masuknya pasokan dari hasil negosiasi tersebut, saat ini kondisi stok gas nasional sudah kembali stabil.

"Dan sekarang kapal sudah ada yang masuk dan cadangan kita sekarang sudah di atas 10 hari untuk LPG. Jadi sudah lewat," ungkapnya.