TRIBUN-MEDAN.com - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, menyoroti pelimpahan berkas perkara empat prajurit Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Berkas perkara tersebut telah dilimpahkan oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI ke Oditurat Militer (Otmil) II-07 Jakarta pada Selasa (7/4/2026).
Novel mengaku terkejut atas pelimpahan tersebut. Ia mempertanyakan proses penanganan kasus, terutama terkait pemeriksaan korban.
Menurut Novel, penanganan kasus penyerangan terhadap aktivis selama ini kerap tidak dilakukan secara maksimal. Ia menilai pelaku sering dijatuhi hukuman ringan dan kepentingan korban kurang mendapat perhatian.
Ia juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa kasus tersebut berpotensi dianggap bermotif pribadi sehingga tidak diproses secara tuntas.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah menyatakan bahwa pelimpahan berkas dilakukan setelah seluruh proses penyidikan selesai.
“Penyidik Puspom TNI telah menyelesaikan seluruh rangkaian proses penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Aulia.
Ia menambahkan, selain berkas perkara, para tersangka dan barang bukti juga telah diserahkan ke Otmil II-07 Jakarta.
Adapun empat tersangka yang dilimpahkan masing-masing berinisial NDP, SL, BHW, dan ES.
Selanjutnya, jaksa militer akan meneliti kelengkapan berkas, baik secara formal maupun materil.
Jika dinyatakan lengkap, perkara akan dilanjutkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
Aulia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen TNI dalam menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Di sisi lain, Novel Baswedan mendorong pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang independen.
Menurutnya, tim tersebut diperlukan untuk memastikan pengusutan kasus dilakukan secara objektif dan menyeluruh.
“Saya mendukung dan mendorong agar dibentuk TGPF independen untuk mengungkap kasus penyerangan air keras terhadap Andrie Yunus,” ujarnya, seperti dilansir Kompas.com.
Novel menilai bukti-bukti dalam kasus ini sebenarnya sudah cukup kuat.
Namun, ia mengingatkan bahwa tanpa pengawasan independen, ada risiko proses hukum tidak berjalan secara transparan.
Ia juga menegaskan bahwa jika terdapat pelaku yang tidak diproses secara tuntas, hal itu dapat menimbulkan persoalan di kemudian hari.
(*/ Tribun-medan.com)
