SURYA.co.id – Kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran pada Rabu (8/4/2026) justru memicu gejolak politik serius di Israel.
Alih-alih meredakan konflik, langkah damai yang dimotori Presiden Donald Trump ini berubah menjadi tekanan besar bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Kesepakatan penghentian konflik selama dua pekan yang dicapai di detik-detik terakhir untuk mencegah eskalasi besar kini dipandang sebagai sinyal melemahnya posisi Israel dalam menentukan arah konflik.
Bahkan, keputusan Washington dinilai tidak sepenuhnya melibatkan Israel dalam isu yang menyangkut keamanan nasionalnya.
Bukannya disambut sebagai kemenangan diplomatik, kesepakatan ini justru memicu gelombang kekecewaan publik yang meluas.
Situasi domestik Israel langsung memanas. Di Tel Aviv, ribuan warga turun ke jalan menyuarakan kemarahan terhadap pemerintah.
Aksi protes ini mencerminkan akumulasi kekecewaan masyarakat sejak konflik dengan Iran meningkat.
Banyak warga menilai pemerintah telah menguras anggaran negara dan mempertaruhkan keselamatan tentara tanpa hasil yang jelas.
Narasi yang berkembang di ruang publik semakin tajam: perang yang dijanjikan membawa kemenangan justru berakhir tanpa kepastian arah. Selain itu, muncul pula perasaan dikhianati oleh sekutu utama.
Baca juga: Nasib Netanyahu di Ujung Tanduk Usai Trump Pilih Gencatan Senjata dengan Iran, Disebut Gagal Total
Bagi sebagian masyarakat, keputusan sepihak Amerika Serikat untuk menghentikan serangan tanpa jaminan keamanan penuh bagi Israel dianggap sebagai “tikaman dari belakang”.
Gencatan senjata ini pun tidak dipandang sebagai keberhasilan diplomasi, melainkan simbol kegagalan strategi nasional.
Tekanan terhadap Benjamin Netanyahu semakin intens ketika tokoh oposisi memanfaatkan momentum ini untuk melancarkan kritik terbuka.
Pemimpin oposisi, Yair Lapid, menjadi salah satu yang paling vokal.
“Tidak pernah ada bencana politik seperti ini dalam seluruh sejarah kami. Israel bahkan tidak berada di meja perundingan ketika keputusan dibuat terkait inti keamanan nasional kami,” tulisnya di platform X, dikutip SURYA.co.id dari Kompas.com.
Lapid menegaskan bahwa kegagalan ini bukan berasal dari militer, melainkan dari kepemimpinan politik.
“Militer telah menjalankan semua yang diminta darinya, dan publik menunjukkan ketahanan yang luar biasa, tetapi Netanyahu gagal secara politik, gagal secara strategis, dan tidak mencapai satu pun tujuan yang ia tetapkan sendiri.”
Ia juga memperingatkan dampak jangka panjang dari situasi tersebut.
“Akan membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi kita untuk memperbaiki kerusakan politik dan strategis yang disebabkan Netanyahu akibat kesombongan, kelalaian, dan kurangnya perencanaan strategis.”
Kritik serupa disampaikan Ketua Partai Demokrat Israel, Yair Golan.
“Ia menjanjikan kemenangan bersejarah dan keamanan untuk generasi mendatang, tetapi dalam praktiknya, kita justru mendapatkan salah satu kegagalan strategis paling parah yang pernah dikenal Israel.”
“Ini adalah kegagalan total yang membahayakan keamanan Israel selama bertahun-tahun ke depan.”
Sementara itu, tokoh oposisi lainnya, Avigdor Liberman, menilai kesepakatan ini justru menguntungkan Iran.
“Setiap kesepakatan dengan Iran yang tidak mencakup penolakan terhadap penghancuran Israel, pengayaan uranium, produksi rudal balistik, dan dukungan terhadap organisasi teroris di kawasan berarti kita harus kembali ke kampanye lain dalam kondisi yang lebih sulit dan membayar harga yang lebih mahal.”
Momentum ini dimanfaatkan oposisi untuk mendorong perubahan besar, termasuk wacana percepatan pemilu hingga desakan agar Netanyahu mundur dari jabatannya.
Yair Lapid adalah seorang politisi, jurnalis, dan mantan presenter televisi asal Israel yang lahir pada 5 November 1963 di Tel Aviv.
Ia dikenal sebagai tokoh sentris dalam politik Israel sekaligus pendiri dan ketua partai Yesh Atid sejak 2012.
Sebelum terjun ke dunia politik, Lapid lebih dulu membangun reputasi sebagai jurnalis, penulis, dan figur publik di media televisi, mengikuti jejak ayahnya, Tommy Lapid, yang juga seorang tokoh media dan politik.
Karier politiknya melejit cepat setelah partainya meraih suara signifikan dalam pemilu 2013, membawanya menjabat sebagai Menteri Keuangan Israel pada 2013–2014.
Ia kemudian dipercaya sebagai Menteri Luar Negeri pada 2021–2022, sebelum akhirnya menjabat sebagai Perdana Menteri Israel selama periode Juli hingga Desember 2022.
Meski masa jabatannya relatif singkat, Lapid tetap menjadi salah satu figur penting dalam politik Israel modern dan saat ini berperan sebagai pemimpin oposisi sejak 2023.
Secara ideologi, Lapid dikenal mengusung politik moderat dengan fokus pada isu ekonomi, reformasi pemerintahan, dan hubungan luar negeri. Basis dukungannya banyak berasal dari kalangan kelas menengah, masyarakat urban, dan kelompok sekuler di Israel.
Kombinasi latar belakang media dan karier politiknya membuatnya menjadi salah satu tokoh publik paling berpengaruh di Israel, bahkan pernah masuk dalam daftar 100 orang paling berpengaruh di dunia versi TIME pada 2013.
