TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tren kasus campak di Indonesia menunjukkan penurunan signifikan sepanjang awal tahun 2026. Namun, pemerintah menegaskan kondisi ini belum sepenuhnya aman.
Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Andi Saguni, memaparkan bahwa penurunan terjadi secara konsisten sejak awal tahun hingga pekan ke-13.
“Jika kita lihat pada minggu pertama jumlah kasus campak 2220 dan kita bandingkan pada minggu ke-13 itu sudah tinggal 195 kasus campak,” ujar Andi dalam konferensi pers secara daring, Jumat (10/4/2026).
Baca juga: Bukan Sekadar Ruam, Campak Bisa ‘Hapus’ Kekebalan Tubuh Anak, Ini Penjelasannya
Data tersebut menunjukkan penurunan yang sangat signifikan dalam waktu relatif singkat. Dari 2.220 kasus pada minggu pertama, angka tersebut turun menjadi 195 kasus pada minggu ke-13.
Penurunan ini berarti lebih dari 2.000 kasus berhasil ditekan dalam kurun waktu sekitar tiga bulan.
Jika dilihat secara persentase, penurunan mencapai lebih dari 90 persen, yang menunjukkan adanya dampak dari berbagai intervensi kesehatan masyarakat.
Namun, Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa penurunan ini tidak boleh membuat masyarakat maupun pemerintah lengah.
Penurunan kasus terjadi di berbagai provinsi yang sebelumnya mencatat angka tinggi. Wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Sumatera Selatan menunjukkan tren penurunan dari akhir 2025 ke awal 2026.
Hal yang sama juga terlihat di wilayah perkotaan seperti DKI Jakarta, serta provinsi padat penduduk seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Di awal tahun 2026, Jawa Barat sempat mencatat angka kasus yang tinggi, namun hingga minggu ke-13 sudah mengalami penurunan.
Meski demikian, masih ditemukan kasus di wilayah tersebut.
“Sudah turun tetapi kita harus waspada,” kata Andi.
Kementerian Kesehatan mencatat daerah riwayat kasus campak tertinggi sepanjang 2025 hingga 2026.
Wilayah-wilayah ini menjadi fokus pengawasan karena masih memiliki potensi penularan.
Beberapa provinsi tersebut antara lain:
Wilayah-wilayah ini memiliki pola yang hampir seragam, yakni lonjakan kasus di akhir tahun 2025 yang kemudian berangsur menurun di awal 2026.
Namun, penurunan ini belum sepenuhnya merata dan masih menyisakan kasus aktif.
NTB Jadi Titik Aglomerasi yang Diwaspadai
Dari seluruh wilayah, Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat perhatian khusus. Kementerian Kesehatan menyebut adanya aglomerasi kasus yang perlu diawasi secara ketat.
Wilayah tersebut meliputi:
Ketiga wilayah ini sebelumnya menjadi titik dengan konsentrasi kasus yang cukup tinggi.
Meski saat ini dilaporkan telah mengalami penurunan, pemerintah tetap menekankan pentingnya langkah antisipasi lanjutan.
Sebagai bagian dari pengendalian, pemerintah terus mendorong pelaksanaan Outbreak Response Immunization (ORI).
Program ini menjadi salah satu strategi utama untuk memutus rantai penularan.
Capaian ORI dipantau secara harian hingga 9 April 2026.
Pelaksanaan ORI terus didorong di berbagai wilayah dengan mobilitas tinggi dan riwayat kasus.
Beberapa daerah yang mengalami peningkatan pelaksanaan ORI antara lain:
“Kita bisa lihat di sini bagaimana kita betul-betul mem-push pelaksanaan Outbreak Response Immunization,” ujar Andi.
Penurunan kasus yang signifikan menjadi indikator positif, namun belum menjadi tanda berakhirnya risiko.
Masih adanya kasus di sejumlah wilayah menunjukkan bahwa penularan belum sepenuhnya terhenti.
Karena itu, pengawasan wilayah, peningkatan cakupan imunisasi, serta respons cepat terhadap kasus baru tetap menjadi langkah penting.
Pemerintah menegaskan bahwa fase penurunan ini justru menjadi momentum untuk memperkuat pengendalian, bukan untuk mengendurkan kewaspadaan.
(Tribunnews.com/ Aisyah Nursyamsi)
