TRIBUNTRENDS.COM - Pernyataan menantang datang dari Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang ikut menanggapi viralnya perbandingan kondisi infrastruktur jalan antara dua provinsi besar di Indonesia.
Di tengah sorotan publik, perbedaan kapasitas anggaran dan luas wilayah menjadi titik utama perdebatan.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, secara terbuka menantang Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk membuktikan kemampuannya dalam membangun infrastruktur jalan di Kalbar.
Baca juga: Bayar Pajak Tanpa KTP Masih Jadi Mimpi Buruk, Dedi Mulyadi Perintahkan Investigasi Seluruh Samsat
Ia bahkan melontarkan pernyataan yang cukup ekstrem sebagai bentuk keyakinannya terhadap perbedaan kondisi kedua daerah.
“Silakan saja, suruh Dedi Mulyadi jadi Gubernur Kalbar. Saya mau lihat, tapi pakai APBD Rp 6 triliun bangun Kalbar. Kalau dia bisa, saya cium lututnya,” tegas Krisantus.
Pernyataan ini muncul setelah beredarnya video di media sosial yang membandingkan jalan rusak di wilayah Kalbar dengan kondisi jalan di Jawa Barat yang dinilai lebih baik.
Menurut Krisantus, perbandingan tersebut tidak adil jika tidak melihat konteks yang lebih luas, terutama soal kemampuan fiskal dan geografis.
Ia menjelaskan bahwa:
Dengan kondisi tersebut, beban pembangunan infrastruktur di Kalbar dinilai jauh lebih berat karena wilayahnya luas, sementara anggaran terbatas.
Krisantus juga menanggapi video viral warga yang mengeluhkan kerusakan jalan di wilayah Bedayan, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang.
Dalam video itu, warga bahkan “memanggil” Dedi Mulyadi untuk membantu memperbaiki jalan.
Baca juga: Harta Ida Hamidah Kepala Samsat Bandung yang Dicopot Dedi Mulyadi Bocor, Koleksi Properti Mewah
Meski begitu, Krisantus menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam. Upaya perbaikan tetap dilakukan, termasuk dengan menurunkan alat berat dari Unit Pelaksana Jalan dan Jembatan (UPJJ).
“Infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Sintang memang berat dengan kekuatan fiskal yang ada. Tapi, pemerintah provinsi tidak akan tinggal diam,” ujarnya.
Polemik ini kembali memperlihatkan realitas klasik pembangunan di Indonesia: tidak semua daerah memiliki kapasitas anggaran dan kondisi geografis yang sama.
Perbandingan antarwilayah sering kali terlihat sederhana di permukaan, tetapi di baliknya ada faktor kompleks seperti luas wilayah, jumlah penduduk, hingga kemampuan fiskal.
Pernyataan Krisantus bisa dibaca sebagai pesan bahwa keberhasilan pembangunan di satu daerah belum tentu bisa langsung diterapkan di daerah lain tanpa mempertimbangkan kondisi yang berbeda secara mendasar.
***
(TribunTrends/Kompas)
