TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU TENGAH - Ketua BEM Universitas Wallacea, Asrullah soroti pengadaan motor listrik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai, prioritas harus kembali ke substansi.
Ia menegaskan, sebagai mahasiswa dirinya mengkritisi alokasi anggaran Rp1,2 triliun untuk kendaraan pendukung, menilai program kehilangan arah dari tujuan utamanya.
Baca juga: Warga Keluhkan Aktivitas Proyek di Jalan RE Martadinata Mamuju Debu Tebal Ganggu Pengguna Jalan
Baca juga: Kemarau Mulai Datang Sungai Budong-budong Mengering Warga Kesulitan Air Bersih
Asrullah, menyampaikan sikap kritis terhadap kebijakan pengadaan motor listrik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai menyimpang dari prioritas utama program yang seharusnya berfokus pada pemenuhan gizi siswa.
Dalam pernyataannya, Asrullah mengapresiasi niat awal program MBG sebagai kebijakan progresif yang strategis untuk membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Namun, ia menyoroti keputusan teknis pengadaan motor listrik yang dinilai tidak tepat sasaran.
Ia menyampaikan, berdasarkan data yang dihimpun, pemerintah menargetkan pengadaan sekitar 25.000 unit motor listrik, dengan realisasi mencapai 21.801 unit.
Dengan estimasi harga rata-rata Rp42 juta per unit, total anggaran yang berpotensi dialokasikan mencapai sekitar Rp1,2 triliun.
"Angka ini bukanlah jumlah kecil. Dalam perspektif kepentingan publik, seharusnya dialokasikan secara maksimal untuk memperkuat substansi utama program, yakni pemenuhan makanan bergizi bagi siswa," ujar Asrullah ditemui di kediamannya, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Minggu (12/4/2026).
Lebih lanjut, ia menyoroti hingga saat ini motor listrik tersebut belum didistribusikan dan masih berada dalam proses administrasi negara.
Kondisi ini dinilai belum memberikan dampak langsung kepada masyarakat, sehingga berpotensi menjadi beban anggaran tanpa manfaat jelas dalam jangka pendek.
Asrullah juga menyoroti adanya informasi terkait ketidaksinkronan antar pemangku kebijakan, di mana usulan sempat ditolak namun realisasi pengadaan tetap terjadi.
Hal ini dinilai menunjukkan masalah serius dalam tata kelola kebijakan publik, termasuk potensi miskomunikasi dan lemahnya akuntabilitas.
Sebagai representasi gerakan mahasiswa, Asrullah menegaskan bahwa kebijakan publik harus berpijak pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan keberpihakan kepada rakyat.
Berdasarkan hal tersebut, BEM Universitas Wallacea menyampaikan empat tuntutan:
1. Pemerintah wajib membuka secara transparan seluruh proses pengadaan motor listrik MBG kepada publik, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengadaan untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan riil di lapangan.
3. Mengembalikan fokus utama program pada pemenuhan gizi siswa sebagai prioritas utama.
4. Menjamin tidak adanya pemborosan anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara.
"Kami tidak menolak program Makan Bergizi Gratis. Kami mendukung penuh kebijakan yang berpihak pada rakyat. Namun, pengadaan motor listrik dalam jumlah besar di tengah kebutuhan gizi siswa yang masih belum merata adalah sebuah ironi kebijakan," ungkapnya.
Ia menambahkan, negara tidak boleh terjebak pada simbol, sementara substansi justru terabaikan.
"Fokuskan anggaran pada makanan, bukan pada fasilitas yang belum jelas urgensinya," tegas Asrullah.(*)
Laporan wartawan Tribun Sulbar, Sandi Anugrah
