SURYA.co.id, Surabaya - Acara Halalbihalal DPD PDI Perjuangan Jawa Timur di Hotel Shangri-La Surabaya, Minggu (12/4/2026), berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Said Abdullah, menyampaikan pesan penting tentang jati diri politik Jawa Timur dan tantangan kepalsuan di era post truth.
Dalam sambutannya, Said Abdullah mengawali dengan puji syukur atas kesempatan bersilaturahmi di bulan Syawal. Ia menekankan dua hal penting: jati diri Jawa Timur dan sikap menghadapi kepalsuan dunia.
Said menegaskan Jawa Timur memiliki basis politik “ijo-abang”, yakni santri yang mencerminkan kekuatan Nahdlatul Ulama (NU) dan abangan yang menandakan kekuatan nasional melalui PDI Perjuangan.
Keduanya menjadi akar politik hingga ke kampung-kampung.
Menurutnya, pembelahan sosial yang digambarkan Clifford Geertz sejak era 1950-an kini semakin melebur. Survei nasional menunjukkan pemilih NU banyak menyalurkan suara ke PDI Perjuangan. “Oleh sebab itu, PDI Perjuangan, apalagi di Jawa Timur, tidak akan meninggalkan NU,” tegasnya.
Ia menggambarkan santri dan abangan hanya berbeda sehelai bulu.
“Yang satu rajin sholat, yang satu kurang rajin sholat. Tetapi nasibnya sama, sama-sama miskin, sama-sama mayoritas yang terbelakang dari sisi pendidikan, sama-sama susah mendapatkan pekerjaan yang layak,” ujarnya.
Said menekankan tugas sosial NU adalah memberdayakan warga, sementara tugas politik PDI Perjuangan memperjuangkan kebijakan di pemerintahan agar menyejahterakan rakyat Jawa Timur.
Ia menegaskan NU dan PDI Perjuangan memiliki cita-cita ideologis yang sama. Nilai ke-NU-an yang moderat, adil, seimbang, dan toleran menjadi pedoman politik PDI Perjuangan. “Islam Wasathiyah ini menjadi pedoman langkah politik PDI Perjuangan, kita menolak Islam dihadirkan secara menakutkan,” katanya.
Said juga menyambut baik tokoh NU yang menjadikan PDI Perjuangan sebagai rumah politik. “Kami senang sekali bila ada tokoh NU ikut menjadikan PDI Perjuangan sebagai rumah politiknya,” ujarnya, sembari menyebut nama Gus Wahab dan KH Abdullah Aswar Anas.
Said Abdullah menegaskan tradisi halalbihalal memiliki akar sejarah panjang. Ia mengingatkan bahwa KH Wahab Hasbullah dan Bung Karno memprakarsai halalbihalal pada 1948 sebagai sarana merajut persatuan politik di tengah konflik.
“Para pendahulu kita selalu punya gagasan super cerdas untuk merawat persatuan. Tradisi baik ini harus kita lanjutkan,” katanya.
Menurutnya, halalbihalal berfungsi menjahit silaturahmi, menghapus ego, dan membangun citra diri yang jujur. Tradisi ini perlu dijaga di tengah budaya kepalsuan yang tumbuh di era media sosial.
Said menyinggung fenomena post truth, di mana masyarakat kesulitan membedakan benar dan salah. “Sering yang kita lihat asli padahal palsu, apalagi di era media sosial. Kita memasuki era post truth,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa pemalsuan sudah ada sejak zaman Rasulullah, seperti Musailamah al-Kadzdzab yang memalsukan ayat Al-Quran. Hal ini menjadi pelajaran bahwa kepalsuan selalu ada, namun bisa ditertawakan bila masyarakat berpegang pada kebenaran.
Said menekankan pentingnya tabayun, silaturahmi, dan meninggikan akal budi agar tidak terjebak kepalsuan. “Sering-sering bertabayun dan silaturahmi, meninggikan akal budi, dan selalu membuka hati,” katanya.
Ia menegaskan berpolitik juga harus konsisten, adil, dan rendah hati. “Berpolitik juga demikian, konsisten, adil sejak dari pikiran, teguh dalam perjuangan, tidak hasut sana sini, dan senantiasa membuka tali silaturahmi,” ujarnya.
Said menutup sambutannya dengan permohonan maaf bila ada kata yang kurang berkenan, sembari menegaskan komitmen PDI Perjuangan untuk konsisten memegang nilai-nilai kejujuran dan persatuan.
