TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyebut musim kemarau 2026 akan beriringan dengan siklus El Nino.

Meski tergolong lemah, kondisi kemarau tahun ini diperkirakan berbeda dibandingkan tahun sebelumnya karena durasinya diprediksi lebih panjang.

Informasi tersebut diperoleh usai rapat koordinasi bersama BMKG pada pekan lalu.

Ia mengungkapkan, data terbaru menunjukkan peningkatan signifikan luas kebakaran hutan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Jika tahun lalu hanya sekitar 1.500 hektare, maka pada April 2026 sudah mencapai 32.600 hektare.

“Minggu kemarin saja, kebakaran hutan seluruh Indonesia telah mencapai 32.600 hektare.

"Jadi angka ini cukup sangat tinggi, bahkan hampir 20 sampai 25 kali dibandingkan bulan yang serupa tahun kemarin.” katanya, Sabtu (11/4/2026), saat mengunjungi Jambi.

Hanif menuturkan, wilayah dengan kontribusi kebakaran terbesar berasal dari Riau dan Kalimantan Barat.

Karena itu, ia meminta seluruh pihak segera melakukan konsolidasi serta menyiapkan langkah penanganan secara terpadu.

Dalam upaya pencegahan, ia menjelaskan akan memanfaatkan sistem informasi Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) di lahan gambut sebagai acuan utama.

Data tersebut akan digunakan oleh instansi terkait, termasuk BMKG dan BNPB, dalam menentukan langkah operasional seperti pelaksanaan operasi modifikasi cuaca.

Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah menambah cadangan air di lahan gambut melalui operasi modifikasi cuaca.

“Kami dengan sistem informasi Tinggi Muka Air Gambut akan merilis setiap hari Senin tentang TMAT pada seluruh lahan gambut di tanah air ini. Karena kita pahami begitu kering, potensi karhutlanya akan tinggi,” jelasnya.

Hanif juga meminta kepala daerah segera menetapkan status darurat apabila kondisi di wilayahnya mulai mengkhawatirkan.

“Walikota, bupati, dan pak gubernur agar segera menyampaikan kondisi dalam kedaruratan, sehingga akan memudahkan dukungan operasional dari pemerintah pusat.

"Jangan khawatir, penegakan status tersebut tidak mengurangi kredibilitas,” tegasnya.

Selain itu, ia menilai peran masyarakat dan dunia usaha sangat penting dalam pencegahan karhutla.

Untuk itu, program Masyarakat Peduli Api diminta kembali diaktifkan, serta perusahaan pemegang konsesi diwajibkan memastikan kesiapan tim penanggulangan kebakaran.

“Dari sektor bupati walikota sendiri agar kembali mengoperasionalkan Masyarakat Peduli Api yang telah terbentuk,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa sanksi tegas akan dikenakan kepada perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban pencegahan kebakaran.

"Bilamana konsesi HTI, HPH, dan kebun sawit tidak menyiapkannya, berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2020, kepada saya diminta untuk mendenda,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kesiapsiagaan Satgas Karhutla secara nasional mulai dioperasionalkan.

Hanif menyebut apel siaga karhutla telah dilaksanakan dan akan terus digelar secara bergilir di berbagai provinsi.

“Langkah-langkahnya di antaranya yaitu koordinasi dengan mengoperasionalkan kesiapsiagaan Satgas Karhutla segera dimulai,” pungkasnya.

Skema Penanganan di Jambi

Pemerintah Provinsi Jambi mulai menyiapkan dua skema utama penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi peningkatan kebakaran akibat cuaca ekstrem dalam beberapa bulan ke depan. Dua skema tersebut mencakup operasi darat dan operasi udara.

“Personel itu dibagi dua. Ada tim operasi darat yang akan menempati pos-pos di daerah rawan sekaligus melakukan sosialisasi ke desa-desa,” ujar Kepala BPBD Provinsi Jambi, Bachyuni Deliansyah, Sabtu (11/4/2026).

Ia menjelaskan, operasi udara disiapkan sebagai langkah strategis, terutama untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses.

Namun, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca harus diawali dengan penetapan status siaga darurat oleh pemerintah provinsi.

“Setelah status siaga ditetapkan, gubernur mengajukan permohonan ke BNPB untuk pelaksanaan modifikasi cuaca,” jelasnya.

“Operasi udara itu ada dua. Pertama, modifikasi cuaca supaya lahan gambut tidak terlalu kering. Kedua, menggunakan helikopter water bombing dan pesawat untuk pemadaman di lokasi yang sulit dan tidak memiliki sumber air,” imbuhnya.

Menurut Bachyuni, operasi modifikasi cuaca menjadi bagian dari langkah mitigasi dini dalam menghadapi potensi karhutla di Jambi.

Ia juga menyebutkan, sejumlah perusahaan telah dilibatkan dalam upaya pencegahan dan mulai aktif berkoordinasi untuk mendukung penanganan.

“Perusahaan sudah komunikasi. Bahkan PT PKS sudah intens menghubungi, menanyakan apa yang bisa dibantu,” tuturnya.

“Saya sampaikan tahap awal ini membantu operasi modifikasi cuaca, khususnya di Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi,” sambungnya.

Lebih lanjut, Bachyuni menyoroti wilayah Muaro Jambi sebagai daerah prioritas karena lokasinya yang dekat dengan bandara, sehingga berisiko tinggi jika terjadi kebakaran.

“Muaro Jambi ini vital karena dekat bandara, jadi harus segera dilakukan langkah awal,” terangnya.

Ia menambahkan, pembiayaan untuk operasi udara seperti penggunaan helikopter dan modifikasi cuaca bersumber dari APBN, sementara operasi darat didukung oleh APBD.

“Kalau helikopter dan OMC itu dari APBN, sedangkan operasi darat oleh desa menggunakan APBD,” ucapnya.

Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif dalam mencegah karhutla, terutama dengan tidak membuka lahan menggunakan metode pembakaran.

“Kami mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan air, tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta tidak membakar sampah sembarangan, karena kita akan menghadapi cuaca panas berkepanjangan dan El Nino ekstrem,” pungkasnya.

(Tribunjambi.com/Syrillus Krisdianto)

Baca juga: Korban Job Scam Kamboja Kini Harap Ada Pekerjaan setelah Pulang ke Jambi

Baca juga: Cara Polisi Hitung Kerugian Negara Rp276 M akibat Pelangsir BBM di Bungo

Baca juga: Inilah Dua Skema yang Disiapkan Pemprov Jambi untuk Tangani Karhutla