BREAKING NEWS: Ratusan Warga Kepung Kantor Gubernur Riau, Tolak Relokasi TNTN
Firmauli Sihaloho April 13, 2026 11:29 AM

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU – Suasana di Jalan Cut Nyak Dien, Kota Pekanbaru, tampak dipadati ratusan orang, Senin (13/4/2026).

Massa berkumpul tepat di depan pagar pintu masuk samping kantor Gubernur Riau sambil membawa spanduk dan pengeras suara. 

Sebagian berdiri berkelompok, lainnya duduk di tepi jalan, sementara orator bergantian menyampaikan tuntutan dari atas mobil komando.

Aksi tersebut merupakan lanjutan unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) yang kembali mendatangi Kantor Gubernur Riau. 

Massa bahkan memadati hingga sebagian badan jalan, membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi tersendat.

Sejak pagi hari, massa telah berdatangan menggunakan truk dan mobil pikap.

Tidak hanya kaum pria, sejumlah ibu-ibu juga tampak ikut dalam aksi, bahkan mendirikan dapur darurat di sekitar lokasi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi para peserta aksi.

Di gerbang kantor gubernur, spanduk berukuran besar terbentang dengan tiga tuntutan utama.

Pertama, masyarakat secara tegas menolak rencana relokasi dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. 

Kedua, mereka meminta kepastian dari Pemerintah Provinsi Riau terkait keberlanjutan hidup masyarakat. Ketiga, mereka mendesak Presiden RI untuk hadir dan menjamin hak-hak masyarakat sebagaimana amanat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945.

Baca juga: Puskesmas di Riau Layani Tes HIV Gratis, Warga Diminta Tak Takut Periksa

Baca juga: Anggota DPRD Riau: Saya Berdiri Bersama Masyarakat Panipahan Siap Lawan Narkoba di Rohil

Koordinator aksi, Wandri Saputra Simbolon, menegaskan bahwa masyarakat tidak akan mundur dari perjuangan mereka.

“Kami Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan menolak direlokasi dari TNTN. Kami tidak akan patah semangat memperjuangkan hak masyarakat kami,” ujarnya di hadapan massa.

Ia juga menekankan bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut bukanlah penduduk ilegal.

Menurutnya, mereka memiliki identitas yang jelas dan telah lama menetap serta membangun kehidupan di wilayah itu.

“Kami bukan masyarakat ilegal. Kami bisa tunjukkan identitas kami. Pemerintah jangan hanya mengambil kebijakan dari atas meja, turunlah ke lapangan. Kami sudah beranak-pinak di sana dan akan tetap bertahan,” tegasnya. (Syaiful Misgiono)

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.