WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumpulkan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) bersama lurah, camat, hingga wali kota dalam rapat besar (town hall meeting).

Mereka dikumpulkan di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Rapat ini digelar setelah muncul kasus laporan warga soal parkir liar di Kelurahan Kalisari, Jakarta Timur, yang dibalas dengan foto hasil kecerdasan buatan (AI), bukan kondisi sebenarnya di lapangan.

Pramono Anung mengatakan, kejadian itu mencoreng pelayanan publik di Jakarta dan tidak boleh terulang lagi.

Baca juga: Semua Petugas PPSU akan Dikumpulkan di Balai Kota Jakarta setelah Skandal Foto AI di Aplikasi JAKI

"Yang di Kalisari itu betul-betul mencoreng wajah Jakarta, sebagai Gubernur, saya tidak mau itu terulang kembali," kata Pramono, Rabu.

Ia menegaskan, seluruh petugas harus bekerja dengan benar di lapangan, bukan sekadar membuat laporan yang menyenangkan atasan.

"Saya minta tidak boleh lagi hanya sekadar memberikan atau menyenangkan pimpinan, tetapi kerja riil di lapangan," katanya.

Pramono menyebut, tiga petugas PPSU yang terlibat sudah diberi sanksi berupa Surat Peringatan 1 (SP1).

Baca juga: Skandal Foto Rekayasa AI di Kalisari: Lurah dan Dua Pejabat Dicopot, PPSU Terancam Putus Kontrak

Ia juga sudah bertemu langsung dengan ketiganya dan memberi peringatan keras.

"Ini kesempatan terakhir bagi mereka kalau memang masih ingin bekerja di DKI Jakarta," katanya.

Tak hanya petugas, atasan mereka juga ikut kena sanksi.

Kepala seksi terkait hingga Lurah Kalisari dibebastugaskan dari jabatannya.

Baca juga: Petugas PPSU Jawab Pengaduan Warga Pakai AI, Pramono: Lebih Baik Belum Selesai daripada Membohongi

Untuk mencegah kejadian serupa, Pemprov DKI Jakarta akan memperbaiki sistem di aplikasi JAKI.

Ke depan, hanya petugas yang benar-benar menangani laporan yang boleh mengunggah bukti pekerjaan.

"Yang boleh upload adalah yang memang mengerjakan, sistemnya kami perbaiki supaya lebih jelas dan transparan," kata Pramono.

Ia menegaskan, laporan dan kritik dari warga sangat penting untuk memperbaiki pelayanan pemerintah.

"Masukan dari warga itu penting untuk kami memperbaiki diri," ujarnya.

Sumber: Kompas.com