TRIBUNNEWSMAKER.COM - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menjadi sorotan usai memberikan pernyataan tegas terkait isu nuklir Iran di tengah rencana lanjutan pembicaraan damai antara kedua negara.
Dalam wawancara dengan New York Post pada Selasa (14/4/2026), Trump mengungkapkan bahwa negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi kembali digelar dalam waktu dekat.
Ia bahkan menyebut pertemuan tersebut kemungkinan berlangsung “dalam dua hari ke depan” di Islamabad, Pakistan.
Tak hanya itu, Trump juga memberi sinyal kuat soal perkembangan cepat dalam proses diplomasi tersebut.
Ia sampai menyarankan para jurnalis untuk tetap berada di Islamabad karena kemungkinan adanya kabar besar dalam waktu dekat.
Namun di balik optimisme soal kelanjutan pembicaraan damai, Trump justru menunjukkan sikap tegas terkait isu utama yang menjadi sorotan, yakni program nuklir Iran.
Ia secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap usulan Wakil Presiden JD Vance yang mengajukan moratorium program pengayaan nuklir Iran selama 20 tahun.
Baca juga: Respon Keras Mendiktisaintek atas Kasus Pelecehan Seksual oleh 16 Mahasiswa FH UI: Korban Harus Aman
“Saya sudah mengatakan bahwa mereka tidak boleh memiliki senjata nuklir. Jadi saya tidak menyukai jangka waktu 20 tahun itu,” kata Trump.
Pernyataan tersebut menegaskan posisi Trump yang menolak segala bentuk kompromi yang dinilai masih memberi celah bagi Iran untuk mengembangkan senjata nuklir di masa depan.
Lebih lanjut, Trump juga menekankan bahwa dirinya tidak ingin Iran merasa diuntungkan dari kesepakatan apa pun yang akan dicapai dalam negosiasi tersebut.
Sikap keras Trump ini memperlihatkan bahwa meskipun jalur diplomasi tetap dibuka, garis tegas terkait kepemilikan senjata nuklir oleh Iran tidak akan ditawar.
Hal ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pembicaraan damai ke depan berpotensi berlangsung alot.
Trump belum memastikan apakah JD Vance akan tetap memimpin tim negosiasi, yang juga melibatkan utusan Gedung Putih Steve Witkoff dan menantunya, Jared Kushner.
Sebelumnya, Trump mengumumkan jeda dua minggu dalam konflik yang telah berlangsung selama enam minggu.
Ia tetap yakin bahwa tekanan Amerika Serikat, termasuk pembatasan ekspor minyak Iran melalui Selat Hormuz, akan memaksa Teheran memenuhi tuntutan Washington agar tidak memiliki senjata nuklir.
“Kami menyetujui banyak hal, tetapi mereka tidak menyetujui hal itu,” ujarnya, merujuk pada komitmen nuklir Iran.
Iran selama ini menyatakan tidak memiliki niat untuk memproduksi senjata nuklir.
Bahkan, pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, disebut pernah mengeluarkan fatwa yang melarang hal tersebut.
Namun, tuntutan utama Trump adalah agar Iran menghentikan seluruh program nuklirnya, termasuk kemampuan pengayaan uranium dan penggunaan sentrifugal canggih.
Bagi Iran, mempertahankan program nuklir justru menjadi garis merah. Teheran beralasan bahwa sebagai anggota perjanjian non-proliferasi nuklir, mereka memiliki hak untuk melakukan pengayaan uranium
Menurut sumber yang mengetahui negosiasi, pihak AS melalui JD Vance menawarkan moratorium pengayaan uranium selama 20 tahun.
Sementara itu, Iran hanya bersedia menghentikan pengayaan selama tiga hingga lima tahun.
Kedua pihak akhirnya menolak tawaran masing-masing, sehingga negosiasi belum mencapai titik temu.
Mantan pejabat pertahanan AS, Christine Wormuth, menilai program nuklir telah menjadi bagian penting dari identitas Iran.
“Program pengayaan nuklir adalah sumber kebanggaan nasional dan alasan masyarakat menanggung kesulitan ekonomi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tekanan berlebihan justru bisa mendorong Iran mempercepat pengembangan senjata nuklir.
Menurut Badan Energi Atom Internasional, Iran memiliki sekitar 970 pon uranium yang telah diperkaya hingga 60 persen—mendekati tingkat senjata nuklir.
Sejumlah ahli memperkirakan Iran membutuhkan waktu hingga satu tahun untuk mengubah bahan tersebut menjadi hulu ledak, meski ada juga yang menilai proses itu bisa berlangsung hanya dalam hitungan minggu jika teknologi dan pengetahuan tersedia.
Iran juga menjadi satu-satunya negara tanpa senjata nuklir yang mengembangkan sentrifugal canggih hingga mampu memperkaya uranium mendekati level militer.
Usulan moratorium ini mengingatkan pada perjanjian nuklir tahun 2015, atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), yang melibatkan AS, Inggris, Prancis, dan Jerman.
Dalam kesepakatan tersebut, Iran diizinkan memperkaya uranium hingga 3,67 persen untuk tujuan damai, dengan pengawasan ketat.
Namun, Trump menarik AS dari perjanjian itu pada 2018 dan berjanji akan membuat kesepakatan yang lebih baik.
Meski negosiasi sebelumnya gagal, peluang kesepakatan baru masih terbuka.
Mantan negosiator AS, Robert Malley, menyebut Iran sebelumnya sempat menawarkan pembekuan program pengayaan uranium selama beberapa tahun.
Namun, perbedaan kepentingan antara kedua negara masih menjadi hambatan utama.
“Apakah itu tawaran terakhir mereka atau bukan, kita tidak tahu,” kata Malley.
(Tribunnewsmaker.com/Wartakotalive.com)
