SURYA.co.id – Di saat ketegangan militer meningkat dan jalur energi global berada di bawah ancaman, satu negara memilih untuk tetap bergerak di tengah tekanan, Pakistan.
Dalam beberapa hari terakhir, situasi di kawasan Timur Tengah semakin memanas.
Kapal perang Amerika Serikat dilaporkan memperketat pengawasan di sekitar wilayah strategis Iran, sementara ancaman ranjau laut di Selat Hormuz mulai menghantui jalur perdagangan minyak dunia.
Di tengah kondisi tersebut, Islamabad justru melangkah maju.
Setelah putaran pertama negosiasi yang berlangsung alot dan belum menghasilkan kesepakatan, Pakistan kini bersiap menggelar putaran kedua pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran.
Ini bukan lagi sekadar diplomasi biasa. Ini adalah “emergency mode” untuk menyelamatkan satu hal yang tersisa: gencatan senjata.
“Upaya sedang dilakukan untuk membawa kedua pihak kembali ke meja perundingan, tentu saja kami ingin mereka kembali ke Islamabad, tetapi tempatnya belum final,” kata seorang sumber senior Pakistan kepada AFP, Selasa (14/4/2026), dikutip SURYA.co.id dari Tribunnews.
“Pertemuan itu bisa segera berlangsung meskipun tanggalnya belum dikonfirmasi,” kata sumber tersebut.
“Kami juga berupaya agar gencatan senjata diperpanjang melampaui batas waktu saat ini untuk memberikan waktu tambahan.” tambahnya.
Dunia kini menahan napas. Putaran kedua ini dipandang sebagai titik kritis, jalan menuju perdamaian atau justru awal dari eskalasi konflik yang lebih luas.
Baca juga: Sia-sia Trump Perintahkan Blokade Selat Hormuz? Ini Cara Cerdik Iran Bikin Armada Perang AS Kecele
Langkah Pakistan bukan tanpa risiko.
Sebagai negara di kawasan Asia Selatan, Islamabad memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas regional.
Jika konflik antara Amerika Serikat dan Iran berubah menjadi perang terbuka, dampaknya bisa menghantam ekonomi kawasan, termasuk jalur distribusi energi dan perdagangan global.
Pakistan juga berada dalam posisi unik, menjadi salah satu dari sedikit negara yang masih memiliki jalur komunikasi terbuka dengan kedua pihak.
Faktor inilah yang membuat Islamabad berani mengambil peran sebagai mediator, meski taruhannya besar, reputasi diplomatik dan stabilitas kawasan.
Dalam konteks ini, putaran kedua bukan sekadar pertemuan lanjutan, melainkan ujian terbesar diplomasi Pakistan dalam satu dekade terakhir.
Putaran pertama pembicaraan yang berlangsung pada 11–12 April 2026 di Islamabad mencatat sejarah sebagai pertemuan langsung pertama antara Amerika Serikat dan Iran dalam lebih dari satu dekade.
Baca juga: Daftar 4 Kapal yang Berhasil Tembus Penjagaan Ketat di Selat Hormuz, Benarkah Blokade AS Jebol?
Namun, pertemuan tersebut lebih banyak diwarnai eksplorasi posisi dan adu argumen, tanpa menghasilkan terobosan konkret.
Kini, arah negosiasi berubah drastis.
Putaran kedua akan berfokus pada satu tujuan utama: menghentikan konflik secepat mungkin.
Laporan Associated Press menyebutkan bahwa kedua pihak mulai mempertimbangkan kembali negosiasi tatap muka untuk mencapai kesepakatan sebelum masa gencatan senjata berakhir.
“Masih belum jelas apakah delegasi dengan jumlah yang sama akan diharapkan hadir,” kata diplomat dan pejabat AS tersebut, menurut AP.
Tekanan global juga mulai terasa. Sejumlah kekuatan besar dunia disebut mendorong kedua negara untuk kembali ke meja perundingan guna mencegah krisis yang lebih luas.
Islamabad kembali menjadi kandidat utama lokasi pertemuan, meski Jenewa juga disebut sebagai alternatif.
Di balik peluang diplomasi, ancaman kegagalan tetap menghantui.
Situasi di lapangan semakin kompleks. Kehadiran ranjau laut dan operasi militer di kawasan strategis seperti Selat Hormuz menciptakan risiko tinggi terjadinya insiden tak terduga.
Satu kesalahan kecil, baik dari kapal perang, patroli laut, atau kesalahan navigasi, dapat memicu eskalasi yang tak lagi bisa dikendalikan oleh jalur diplomasi.
Jika putaran kedua ini kembali buntu, dunia berisiko menghadapi konflik terbuka dengan dampak domino yang luas: lonjakan harga energi, gangguan perdagangan global, hingga ketidakstabilan geopolitik.
Sinyal dari Washington sendiri masih ambigu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan:
“Kami telah dihubungi oleh pihak lain” dan “mereka ingin mencapai kesepakatan.”
Sementara itu, laporan Reuters menyebutkan bahwa tim negosiasi dari kedua negara berpotensi kembali ke Islamabad dalam waktu dekat, mengutip empat sumber yang mengetahui perkembangan tersebut.
Negosiasi di Islamabad kini menjadi lebih dari sekadar diplomasi, ini adalah pertaruhan terakhir.
Pakistan berada di garis depan, mencoba menyeimbangkan kekuatan besar dunia yang saling berhadapan. Di satu sisi ada tekanan militer di lapangan, di sisi lain ada harapan akan solusi damai.
Putaran kedua ini akan menjadi momen penentu: apakah diplomasi mampu mengalahkan ketegangan, atau justru gagal di saat paling dibutuhkan.
Dunia kini menunggu “white smoke” dari Islamabad, tanda bahwa kesepakatan tercapai.
Jika tidak, sejarah mungkin akan mencatat momen ini sebagai titik di mana peluang terakhir untuk damai terlewatkan.
Amerika Serikat (AS) resmi mengumumkan akan mengepung atau memblokade semua aktivitas laut yang berhubungan dengan Iran di Selat Hormuz mulai Senin (13/4/2026).
Presiden Donald Trump menyatakan bahwa pengepungan ini dimulai pukul 21.00 WIB.
Langkah keras ini diambil setelah perundingan damai di Pakistan gagal membuahkan hasil.
Komando Pusat AS (CENTCOM) menjelaskan bahwa blokade akan berlaku untuk semua kapal yang menuju atau keluar dari pelabuhan Iran, tanpa melihat asal negaranya.
Wilayah yang termasuk mencakup seluruh pelabuhan Iran di Teluk Arab (Teluk Persia) hingga Teluk Oman. Artinya, kapal tanker dan kapal dagang dari negara mana pun tetap bisa diperiksa atau dicegat jika terkait dengan Iran.
Namun, CENTCOM menegaskan kebijakan ini tidak akan mengganggu kebebasan pelayaran internasional. Kapal yang hanya melintas di Selat Hormuz menuju atau dari pelabuhan non-Iran tetap boleh lewat tanpa hambatan.
Selain itu, Presiden Donald Trump menyatakan Angkatan Laut AS akan menghancurkan ranjau laut yang dipasang Iran di Selat Hormuz, jalur penting yang dilalui sekitar 20 persen pasokan energi dunia.
AS meminta Iran berhenti mengolah uranium (bahan nuklir) dan berhenti mendukung kelompok-kelompok seperti Hamas dan Hizbullah. Namun, Iran menolak.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, justru merasa pihak Amerika yang tidak konsisten. Ia menuding AS-lah yang mengubah aturan negosiasi di saat-saat akhir ketika kesepakatan hampir tercapai.
