TRIBUNTRENDS.COM - Sorotan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat.
Kali ini datang dari Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, yang menilai adanya potensi pemborosan dalam pelaksanaannya, terutama terkait pengadaan sejumlah barang seperti motor listrik hingga kaus kaki dengan nilai fantastis.
Perbincangan ini bermula dari beredarnya sebuah video viral di media sosial.
Dalam video tersebut disebutkan bahwa anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) mencapai Rp4 triliun digunakan untuk pengadaan berbagai kebutuhan, mulai dari alat dapur, perlengkapan makan, laptop, hingga kaus kaki. Informasi itu pun langsung memicu reaksi publik.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN, Dadan Hindayana, tidak menampik adanya pengadaan barang-barang tersebut.
Namun, ia menegaskan bahwa angka yang beredar tidak sesuai dengan kenyataan.
Baca juga: Sindiran Mahfud MD soal Anggaran Triliunan Motor MBG & Kaos Kaki, Sebut BGN Pemborosan: Untuk Apa?
Menurutnya, seluruh proses pengadaan telah dihitung secara matang dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Di sisi lain, Mahfud MD menilai bahwa program MBG sejatinya memiliki tujuan yang baik
Ia mengakui manfaat program tersebut, terutama bagi masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa setiap program pemerintah tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban yang jelas, terutama ketika muncul berbagai persoalan di lapangan, mulai dari kasus keracunan hingga dugaan pemborosan anggaran.
"Ndak ada masalah programnya, bagus, kita dukung, dan rakyat yang terutama yang sulit-sulit makan itu senang, tetapi kita kan hidup bernegara harus ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu ya terhadap kasus-kasus yang muncul," katanya, dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Kamis (16/4/2026).
Ia juga menyoroti belum terlihatnya penanganan yang jelas terhadap sejumlah kasus yang terjadi.
"Misalnya kita kan belum pernah melihat bagai bagaimana cara penyelesaiannya, misalnya orang yang keracunan, itu kan banyak sekali yang keracunan, meskipun kalau dipresentase kecil.
Kemudian ada makanan yang tidak sesuai dengan standar gizi dan sebagainya," sambungnya.
Tak berhenti di situ, Mahfud turut menyinggung pengadaan 21 ribu unit motor listrik serta pembelian kaus kaki dengan harga mencapai Rp100 ribu per pasang
Ia menilai, untuk barang seperti kaus kaki, masyarakat saat ini bisa mendapatkannya dengan harga jauh lebih terjangkau, bahkan melalui toko online.
Pernyataan tersebut pun menambah daftar kritik terhadap implementasi program MBG, yang di satu sisi dipuji karena manfaatnya, namun di sisi lain masih menuai pertanyaan terkait efisiensi dan pengelolaan anggarannya.
"Saya minta misalnya Rp200.000 sudah dapat 6 itu dan bagus-bagus loh. Ini kaus kaki satu Rp100.000 dan itu untuk apa? Untuk siapa? Kok sampai ke situ gitu, orang diperhatikan kaus kakinya gitu, apa nggak beli sendiri aja," tambahnya,
Menurut Mahfud, program MBG sebenarnya bagus untuk diteruskan dan disenangi oleh rakyat, hanya saja banyak program yang aneh.
Misalnya, pengadaan motor listrik dengan total anggaran mencapai Rp1,39 triliun dan ternyata menggunakan anggaran 2025. Sementara barangnya baru diserahkan pada Mei 2026.
Saat ini, seluruh kendaraan tersebut masih dalam tahap penyelesaian administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum didistribusikan.
Sementara itu, berdasarkan data sistem pengadaan berdasarkan data sistem pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pengadaan kaus kaki itu nilainya mencapai sekitar Rp6,9 miliar.
Dari rincian yang beredar, harga satuan kaos kaki disebut bervariasi, mulai dari sekitar Rp34.999 hingga mencapai Rp100 ribu per pasang untuk jenis lapangan.
Baca juga: Prabowo Fokuskan MBG ke Anak Kurang Gizi, Keluarga Mampu Tak Dapat, BGN ke Lapangan Validasi Data
Dadan sebelumnya telah menjelaskan bahwa pengadaan laptop hingga alat makan sebesar Rp4 triliun itu tidak benar sama sekali.
Sepanjang tahun 2025, kata Dadan, pengadaan laptop di lingkungan BGN hanya dilakukan sebanyak 5.000 unit.
“Pengadaan laptop bukan 32.000 unit seperti yang beredar, tetapi hanya sekitar 5.000 unit sepanjang 2025,” tutur dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Sementara itu, terkait kaus kaki, Dadan menekankan bahwa pengadaan kaus kaki itu merupakan bagian dari perlengkapan yang diberikan saat pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Ia menegaskan, kaus kaki itu bukan pengadaan dari BGN, melainkan bagian pendidikan SPPI sebagai perlengkapan peserta yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan (Unhan).
Dadan menjelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan SPPI itu dilakukan di Universitas Pertahanan dengan menggunakan anggaran dari BGN yang dikelola melalui mekanisme swakelola tipe 2.
Dalam skema ini, pelaksanaan kegiatan, termasuk pengadaan perlengkapan, dilakukan oleh pihak Unhan.
"Jadi perlu dipahami bahwa pengadaan tersebut bukan dilakukan langsung oleh BGN, melainkan oleh Unhan dalam rangka pelaksanaan pendidikan SPPI," tegas Dadan.
Dadan juga menjelaskan terkait pengadaan alat makan, yakni hanya dilakukan untuk 315 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibangun melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Pengadaan alat makan hanya untuk 315 SPPG yang dibiayai APBN dengan pagu sekitar Rp215 miliar," ungkap Dadan.
Dari sisi anggaran, Dadan merinci, pagu untuk pengadaan alat makan sebesar Rp89,32 miliar, dengan realisasi mencapai sekitar Rp68,94 miliar.
Kemudian untuk pengadaan alat dapur, pagu anggaran ditetapkan sebesar Rp252,42 miliar dengan realisasi sekitar Rp245,81 miliar.
Menurutnya, seluruh pengadaan tersebut dilakukan secara terukur dan disesuaikan dengan kebutuhan SPPG, tidak ada pemborosan anggaran.
"Setiap penggunaan anggaran negara di lingkungan BGN telah melalui mekanisme perencanaan, penganggaran, hingga diawasi undang-undang," kata dia.
Dadan pun berharap, masyarakat tidak mempercayai informasi yang tidak akurat dan tidak bertanggung jawab.
(TribunTrends/Tribunnews/Rifqah)
