TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pegawai lingkup Pemerintah Kota Makassar memasuki pekan kedua menjalani Work From Home (WFH), Jumat (17/4/2026). 

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memanfaatkan waktu tersebut  memantau kondisi kebersihan kota. 

Ia mengajak sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Seperti Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifli, Kepala BPKAD M Dakhlan, serta sejumlah kepala dinas terkait.

Turut hadir pula Kepala Dinas Lingkungan Hidup Helmy Budiman  Dinas Tata Ruang Dia Azid, Dinas Pekerjaan Umum Zuhaelsi Zubir, dan Dinas Pemadam Kebakaran, Fadli Wellang.

Di masing-masing titik, hadir Camat, Lurah dan RT/RW.

Peninjauan dilakukan dengan menggunakan sepeda.

Langkah ini juga bagian dari efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

Rombongan memulai kegiatan sejak pagi hari.

Titik kumpul dipusatkan di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Jl Penghibur, Kecamatan Ujung Pandang sekira pukul 05.30 WITA.

Dari lokasi tersebut, rombongan bergerak menyusuri sejumlah ruas jalan di Kota Makassar.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Makassar, Muhammad Roem, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari pemantauan program Jumat Bersih. 

“Tadi pagi Pak Wali dan SKPD pendamping berkeliling menggunakan sepeda,” ujarnya.

Terdapat tiga rute yang dilalui dalam kegiatan tersebut.

Yakni di Kecamatan Mamajang tepatnya di Jalan Badak. 

Kemudian di Kecamatan Makassar di Jalan Muhammad Amin, serta di Kecamatan Ujung Pandang di Jalan Gunung Lokon. 

“Ini bagian dari pemantauan aktivitas Jumat Bersih yang telah dicanangkan,” kata Roem.

Program tersebut mendorong setiap kecamatan untuk aktif menjaga kebersihan lingkungan.

Selain itu, keterlibatan langsung pimpinan daerah diharapkan dapat memperkuat pengawasan di lapangan.

“Sekaligus menjadi contoh nyata bagi warga dalam membangun budaya hidup bersih,” tutupnya.

Kegiatan ini menjadi bentuk sinergi antara efisiensi anggaran dan peningkatan pelayanan publik.

Pemantauan langsung juga memastikan program kebersihan berjalan optimal di tingkat kecamatan.

Langkah ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan kota. 

Diketahui, kebijakan WFH diterapkan setiap hari Jumat.

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setda Pemkot Makassar, Fadly menyampaikan, tidak semua ASN dapat bekerja dari rumah pada hari tersebut.

Untuk pejabat eselon II dan eselon III tetap diwajibkan masuk kantor.

Selain itu, unit pelayanan publik seperti layanan kesehatan hingga kependudukan tetap beroperasi seperti biasa.

Camat, lurah, serta organisasi perangkat daerah (OPD) yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat tetap bekerja di kantor.

"Pejabat eselon II, camat lurah tetap berkantor. Itu berdasarkan surat edaran Kemendagri," ucap Fadly. 

Hal ini dilakukan untuk memastikan pelayanan publik tidak terganggu.

Selain WFH, Pemkot Makassar juga  menyiapkan skema Work From Anywhere (WFA).

"WFA diterapkan setiap hari Rabu," ujarnya. 

Ia menegaskan, penerapan dua skema kerja ini tetap berorientasi pada efisiensi.

Penggunaan listrik di kantor akan diatur agar lebih hemat selama penerapan WFH dan WFA.

Begitu pula dengan penggunaan BBM yang diharapkan dapat ditekan.

Menurutnya, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengikuti arah kebijakan nasional.

Terkait pengawasan, ASN tetap diwajibkan aktif dan responsif selama menjalankan WFH maupun WFA.

Pihaknya mengacu pada arahan pemerintah pusat dalam hal kedisiplinan ASN.(*)