SURYA.CO.ID, SURABAYA - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur (PDIP Jatim) sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah, menerima penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional 2026 di Dyandra Convention Hall, Surabaya pada Kamis (16/4/2026).

Penghargaan tersebut diberikan, atas kinerja dan dedikasinya yang dinilai berdampak luas serta mendapat pengakuan dari kalangan pers.

Penghargaan ini, menjadi bentuk apresiasi PWI Jawa Timur terhadap kontribusi Said Abdullah dalam menata kebijakan fiskal nasional yang dinilai tidak memberatkan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Selain Said Abdullah, penghargaan juga diberikan kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang juga merupakan kader PDI Perjuangan.

Sekretaris DPD PDIP Jatim, Deni Wicaksono, menyebut penghargaan ini sebagai bukti bahwa kerja-kerja kader partai mendapat perhatian dan apresiasi dari insan pers.

“Ini adalah puncak peringatan Hari Pers Nasional. Dua kader terbaik kami mendapatkan penghargaan dari rekan-rekan PWI,” ujar Deni usai mewakili Said Abdullah menerima penghargaan.

Ia menjelaskan, Said Abdullah dinilai mampu mengelola kebijakan fiskal secara baik, sehingga mendapat pengakuan dari kalangan pers.

Sementara itu, penghargaan kepada Eri Cahyadi diberikan atas berbagai terobosan dan inovasi kebijakan di Kota Surabaya yang dinilai responsif dan progresif.

“Pak Eri diakui atas berbagai inovasi dan terobosannya. Ini menunjukkan kepemimpinan yang responsif mendapat perhatian positif dari media,” lanjutnya.

Deni menegaskan, penghargaan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi partai, tetapi juga menjadi motivasi bagi seluruh kader untuk terus bekerja nyata bagi masyarakat.

Ia juga berharap insan pers tetap menjaga independensi dan profesionalisme di tengah derasnya arus informasi digital.

“Pers harus menyuarakan kebenaran dan tidak terpengaruh hoaks. Perannya penting sebagai penyeimbang di tengah arus informasi media sosial,” tegasnya.

Peringatan HPN 2026 tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga momentum refleksi atas peran strategis pers dalam menjaga kualitas demokrasi dan literasi publik.

Kolaborasi antara pemerintah, partai politik, dan media dinilai menjadi kunci dalam membangun ekosistem informasi yang sehat, kredibel, dan bertanggung jawab. (*)