TRIBUNBENGKULU.COM - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla turut menyoroti kasus ijazah Jokowi yang sampai saat ini belum juga terselesaikan.

Jusuf Kalla menyebut jika dirinyalah yang berjasa sampai bisa menjadikan Jokowi presiden.

Hal ini disampaikan Jusuf Kalla dalam konferensi di kediamannya di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).

"Saya yang bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu, termul-termul itu, Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur, mana bisa jadi presiden," kata JK.

Menurut JK, Jokowi juga sempat mendatangi kediamannya untuk berterima kasih setelah terpilih sebagai Gubernur Jakarta pada 2017 lalu.

"Datang ke rumah ucapkan terima kasih. Setelah ke Ibu Mega, baru datang sama saya. Jangan bilang apa, saya yang bantu Jokowi. Tanya sama beliau," ungkap dia.

Terkait permintaan agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya ke publik, JK menyebut hal itu semata-mata untuk menyelesaikan persoalan yang sudah berlarut-larut.

"Sensitif sekali itu ijazah, kenapa sih? Dan saya lihat itu asli, kenapa tidak dikasih lihat? Membiarkan masyarakat ini berkelahi, saling memaki masyarakat. Dua tahun," ujar JK

JK pun meyakini bahwa Jokowi memiliki ijazah asli sehingga tak perlu ragu untuk memperlihatkannya ke publik.

"Saya mengatakan bahwa ini sudah dua tahun rakyat ini berkonflik, bertentangan, saling mengadu, saling berteriak-berteriak, demo. Sudahlah Pak Jokowi, sudahlah, kasihlah ijazah saja. Itu saja," ucap dia.

Baca juga: Eks Waketum Projo Sebut Ada Kepentingan Politik di Balik Pelaporan Jusuf Kalla

Jusuf Kalla Dilaporkan

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla dilaporkan oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama Pemuda Katolik dan sejumlah organisasi masyarakat ke Polda Metro Jaya terkait dengan pernyataannya dalam ceramah.

Laporan tersebut dilayangkan karena pernyataan Jusuf Kalla dalam sebuah ceramah yang dinilai menimbulkan keresahan di masyarakat.

 Laporan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/2546/IV/2026/SPKT/POLDAMETROJAYA dan LP/B/2547/IV/2026/SPKT/POLDAMETROJAYA tertanggal 12 Februari 2026.

Ketua Umum GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat, mengatakan laporan itu mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat yang sebelumnya telah menggelar pertemuan di Sekretariat GAMKI, Jakarta. 

Mereka sepakat membawa persoalan tersebut ke ranah hukum karena dianggap melukai perasaan umat Kristen.

“Kami dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia tadi datang melaporkan Bapak Jusuf Kalla. Kami hadir dari GAMKI, juga mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat yang sebelumnya pada jam 5 sore sudah berkumpul di Sekretariat GAMKI di Jalan Cirebon," katanya.

Menurut Sahat, langkah hukum ditempuh agar polemik yang berkembang dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum.

 Pihaknya juga menyertakan sejumlah bukti, termasuk video yang beredar di media sosial, serta pasal-pasal yang menjadi dasar laporan.

"Kami melaporkan kepada Polda Metro Jaya, sehingga kemudian pernyataan ini yang sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan di media sosial bisa lebih terarah untuk kemudian diselesaikan secara hukum," tutur dia.

Sahat menegaskan pelaporan itu justru ditempuh agar kegaduhan di media sosial tidak terus membesar dan persoalan dapat dipercayakan kepada aparat penegak hukum. 

“Justru karena kita mengampuni, kita tidak mau kemudian ini menjadi kegaduhan di media sosial. Karena bahkan kita lihat di media sosial, Pak Jusuf Kalla itu kemudian dicerca, dimaki oleh banyak netizen. Sehingga kita letakkan ini di ranah hukum," ucap dia.

Di sisi lain, Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma, menyebut laporan dibuat karena konten yang beredar dinilai meresahkan. 

Ia menegaskan ajaran Kristen dan Katolik tidak membenarkan kekerasan.

Stefanus berharap Jusuf Kalla segera memberikan klarifikasi dan permintaan maaf agar situasi tidak semakin meluas.

"Jadi kami melaporkan malam ini supaya suasana segera terkontrol dan tidak meluas. Harapan kami, sebagai tokoh bangsa, Bapak JK segera merespons ini dengan baik, paling tidak memberikan pernyataan terbuka, meminta maaf, dan kemudian mengklarifikasi semuanya," kata dia.

Ia juga menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan jaringan organisasi di daerah untuk membantu meredakan suasana.